PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat, tetapi juga berpotensi memunculkan dua kondisi sosial yang berbeda, yakni menguatnya solidaritas antarmasyarakat dan meningkatnya ketegangan sosial.
Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya, Atem M.Sos., mengatakan, situasi karhutla dapat mendorong masyarakat untuk saling membantu. Namun, apabila dampaknya berlangsung berkepanjangan dan tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut juga berpotensi memicu konflik.
Menurutnya, solidaritas sosial dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam upaya pemadaman api secara bersama-sama, hingga aksi sukarela memberikan bantuan kesehatan, seperti masker bagi warga yang terdampak kabut asap.
Di sisi lain, tekanan akibat karhutla juga dapat memunculkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Kritik terhadap kebijakan maupun penanganan bencana dapat berkembang ketika masyarakat merasa dampak yang mereka alami belum tertangani secara memadai.
“Dua potensi ini bisa muncul bersamaan. Di satu sisi, solidaritas sosial menguat karena masyarakat saling membantu. Namun, di sisi lain, bisa muncul ketegangan, baik secara vertikal antara masyarakat dan pemerintah maupun secara horizontal antarmasyarakat,” jelasnya pada Sabtu (17/10/2026).
Atem menambahkan, ketegangan horizontal dapat terjadi ketika masyarakat saling menyalahkan atas situasi yang berlangsung. Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Karena itu, menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan penanganan dampak kesehatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Untuk jangka pendek, langkah yang diperlukan antara lain respons cepat dalam penyaluran bantuan ekonomi dan pangan, serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar kabut asap.
Sementara untuk jangka panjang, Atem menilai perlu adanya evaluasi kebijakan dan penataan kembali pengelolaan lahan. Upaya tersebut perlu melibatkan masyarakat lokal, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, penegakan aturan juga harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar, tanpa membedakan latar belakang pelaku.
“Penegakan aturan jangan hanya tajam ke bawah, tetapi juga harus melihat bagaimana perusahaan ditindak tegas apabila terbukti melakukan pelanggaran, mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Atem menilai, keterlibatan masyarakat lokal dalam kebijakan pengelolaan lahan menjadi bagian penting untuk membangun penanganan karhutla yang lebih berkelanjutan.
Dengan demikian, upaya mengatasi bencana tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek, tetapi juga mengurangi potensi persoalan sosial yang dapat muncul di kemudian hari. (jef)
