PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekitar 1.000 peserta dari berbagai instansi, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri kegiatan diskusi strategi kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalteng, Kamis (17/10).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil analisis strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian, dalam laporannya menjelaskan bahwa salah satu fokus analisis adalah kebijakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
“Hasil analisis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi narkotika, khususnya untuk tahanan dan warga binaan pemasyarakatan di wilayah,” tuturnya.
Maju menekankan pentingnya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk memanfaatkan hasil analisis dan evaluasi kebijakan hukum dan HAM.
Ini sebagai bahan dukung dalam perumusan kebijakan serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di provinsi, Kantor Wilayah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, salah satunya melalui diseminasi hasil analisis kebijakan.
Kegiatan ini mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan” dan menghadirkan narasumber ternama, seperti Maulidi Hilal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tri Saptono Sambudji, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng, serta Dorce Sanda, Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi Kalteng. Diskusi dipandu oleh moderator Neni Maria dari TVRI Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Nofli, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM yang mewakili Kepala BSK Hukum dan HAM RI, menekankan pentingnya menjalin kolaborasi dengan Kantor Wilayah.
“Keterlibatan Kantor Wilayah dalam analisis kebijakan sangat diperlukan, karena kebijakan yang disusun secara top-down kurang mewakili kebutuhan dan preferensi wilayah,” jelasnya.
Dengan diskusi ini, diharapkan adanya sinergi antara kementerian dan instansi daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika di Kalimantan Tengah. (tim)