Ia menyayangkan buruknya perencanaan mitigasi dampak lingkungan dari pihak penyedia jasa.
Menurut R, pembuatan jembatan darurat dari kayu semestinya menjadi prosedur standar dalam setiap proyek galian yang membelah akses jalan permukiman, terlebih untuk proyek dengan skala anggaran yang masif.
“Galiannya ini cepat, sedangkan pembangunan siring drainasenya masih jauh di belakang sana urutannya. Sekitar satu kiloan dari pada galian ini. Sedangkan dibuatkan jembatan sementara tidak ada, ” tuturnya.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah besarnya kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2026. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini memiliki pagu sebesar Rp5.800.000.000.
Bahkan, belum genap dua pekan berlalu, proyek ini baru saja dirayakan dimulainya pengerjaan melalui seremoni peletakan batu pertama oleh Bupati Katingan, Saiful, pada Senin (06/07/2026) lalu.
Namun, kemegahan seremoni dan besarnya anggaran tersebut nyatanya tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak di lapangan.
Kini, masyarakat mendesak agar pihak pelaksana proyek segera turun tangan membangun jembatan-jembatan darurat, agar aktivitas harian dan roda ekonomi warga tidak terus-menerus menjadi korban dari lambatnya pengerjaan drainase tersebut. (her)
Ia menyayangkan buruknya perencanaan mitigasi dampak lingkungan dari pihak penyedia jasa.
Menurut R, pembuatan jembatan darurat dari kayu semestinya menjadi prosedur standar dalam setiap proyek galian yang membelah akses jalan permukiman, terlebih untuk proyek dengan skala anggaran yang masif.
“Galiannya ini cepat, sedangkan pembangunan siring drainasenya masih jauh di belakang sana urutannya. Sekitar satu kiloan dari pada galian ini. Sedangkan dibuatkan jembatan sementara tidak ada, ” tuturnya.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah besarnya kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2026. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini memiliki pagu sebesar Rp5.800.000.000.
Bahkan, belum genap dua pekan berlalu, proyek ini baru saja dirayakan dimulainya pengerjaan melalui seremoni peletakan batu pertama oleh Bupati Katingan, Saiful, pada Senin (06/07/2026) lalu.
Namun, kemegahan seremoni dan besarnya anggaran tersebut nyatanya tidak sejalan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak di lapangan.
Kini, masyarakat mendesak agar pihak pelaksana proyek segera turun tangan membangun jembatan-jembatan darurat, agar aktivitas harian dan roda ekonomi warga tidak terus-menerus menjadi korban dari lambatnya pengerjaan drainase tersebut. (her)
