PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Palangka Raya menyampaikan pandangan kritis terhadap program food estate yang dijalankan di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Ketua PC KMHDI Palangka Raya, Aldi Wira Prayoga, menilai bahwa program ini membutuhkan evaluasi mendalam karena beberapa kendala di lapangan yang dinilai menghambat tujuan ketahanan pangan nasional.
“Program yang diharapkan menjadi solusi ketahanan pangan nasional ini masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Meskipun food estate bertujuan baik untuk menciptakan kemandirian pangan, di Kalimantan Tengah justru muncul masalah baru, dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal,” ujar Aldi.
Dalam pemaparannya, Aldi menyoroti sejumlah faktor penghambat, di antaranya kualitas lahan yang kurang sesuai bagi petani. Menurutnya, tanah di kawasan tersebut memiliki kandungan unsur hara yang rendah, tingkat keasaman tinggi pada lahan gambut, serta regulasi distribusi pangan yang belum jelas, di samping pengelolaan yang dinilai masih kurang efektif.
Aldi juga mengingatkan dampak lingkungan dari pembukaan lahan secara masif yang berisiko merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Selain itu, ia melihat kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan program tersebut sebagai masalah serius yang perlu segera diperbaiki.
“Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program ini. Tanpa pelibatan yang optimal, kami khawatir food estate justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tegas Aldi.
KMHDI berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat setempat. Aldi menekankan bahwa program tersebut perlu mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi lokal agar tercapai hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan sumber daya alam serta kepentingan masyarakat.
“Dengan evaluasi menyeluruh, kami berharap program food estate di Kalimantan Tengah dapat menjadi proyek ketahanan pangan yang berhasil secara nasional, sekaligus menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat,” tutup Aldi. (jef)