PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO– Presidium Nasional BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) Indonesia Zona II Kalimantan mengutuk keras terhadap tindakan brutal aparat kepolisian atas penembakan warga Desa Bangkal di Kabupaten Seruyan pada, Sabtu (7/10) lalu.
Diketahui, terjadi bentrokan antar warga dan aparat saat aksi demontrasi menuntut hak pada perusahaan perkebunan sawit di PT HMBP. Dalam kejadian tersebut, terdapat satu korban meninggal dunia dan luka-luka dari pihak warga yang melakukan aksi demontrasi.
Presidium Nasional BEM PTMA-I Zona II Kalimantan, Arif Bayu Basyariman menyampaikan sikap atas tragedi berdarah tersebut.
“Kami mengutuk keras aparat kepolisian yang melakukan tindakan dengan cara-cara brutal tanpa alasan yang jelas terhadap warga Desa Bangkal. Apalagi memanfaatkan alat-alat negara (senjata api) untuk membunuh rakyat. Padahal masyarakat hanya menuntut hak plasma kepada perusahaan yang sampai sekarang tidak direalisasikan,” ungkapnya, Senin (9/10).
Atas tragedi tersebut BEM PTMA Indonesia Zona II Kalimantan mengambil sikap untuk mendesak Presiden RI dan kapolri agar mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku penembakan warga Desa Bangkal secara transparan.
Selain itu, mereka juga mendesak kapolri untuk mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.
“Mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal,”terangnya.
Sementara hal yang sama juga diutarakan oleh Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palangkaraya. Mereka mengecam tindakan represif anggota polisi terhadap warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang telah  memakan 3 orang korban, satu diantaranya meninggal dunia.
“Kami mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian atas penembakan terhadap warga Bangkal,” ungkap Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palangkaraya,Bagues.
Dia menyebut, Kader IMM se-Kota Palangkaraya siap mendatangi Polda Kalteng untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM dan konflik agraria yang terjadi itu.
“Atas tragedi tersebut, kami Kader IMM Se-Kota Palangka Raya telah merapatkan barisan dan siap geruduk Polda Kalteng untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM serta konflik agraria yang terjadi,” pungkasnya.(hfz/hnd)