PROKALTENG.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin memberikan catatan menarik pada Komite II DPD RI terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di wilayahnya. Mulai dari pengelolaan situ sebagai obyek wisata hingga konservasi sumber daya air yang bisa menekan potensi banjir di Jakarta.
Komite II DPD RI, Senin (6/11/2023), menggelar kunjungan kerja ke Lido untuk melihat bagaimana kehadiran KEK Lido yang seluas 1.040 ha bisa berdampak pada pembangunan daerah. Saat ini ada setidaknya 19 KEK di seluruh Indonesia yang diharapkan menjadi sarana pemerataan pembangunan ekonomi.
“Kehadiran KEK dalam sejarahnya menurut saya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah. Dalam hal ini 3 poin dimaksud sepertinya masih jadi tantangan di Kabupaten Bogor, alias belum sesuai harapan,” kata Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
Dalam kondisi demikian, menurut Teras penting melihat kembali kerja koordinasi dalam hubungan pusat dan daerah. Agar kepentingan pembangunan KEK bisa bermanfaat bagi daerah sebagaimana makna hakiki keberadaannya. Belum sesuai yang diharapkan bagi kepentingan daerah.
Padahal dalam pembangunan KEK itu ada 3 kunci penting yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Koordinasi elemen kunci ini jadi sangat penting.
“Kalau melihat era pak Jokowi 2014-2019 dan 2019-2023 kalau saya bilang dalam pengelolaan KEK ini, perlu ditelisik lagi keberhasilan dan kegagalannya. Karena saya melihat ada kesenjangan antara KEK di satu daerah dengan lainnya. Belum lagi bila daerah sudah keluar dana triliunan rupiah, sementara KEK belum juga berdampak. Dengan demikian, agenda KEK sebagaimana mestinya, tidak mencapai tujuannya,” ujarnya.
Apa yang menjadi kegelisahan daerah Kabupaten Bogor dalam menghadapi KEK Bogor, adalah kegelisahan DPD RI juga sebagai representasi daerah. Untuk itu, Teras meminta agar pembangunan KEK secara nasional agar menjadi perhatian dan dievaluasi total.
“Menurut saya, inilah catatan penting investasi. Bahwa tiap investasi mesti berdampak positif secara proporsional bagi pemerintah, pengusaha, juga masyarakat daerah. Jangan sampai investasi hanya memberi keuntungan besar bagi pusat, pihak pengelola, dan alokasi manfaat bagi daerah tidak optimal termanfaatkan guna terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap gubernur Kalteng dua periode ini. (tim)