PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Jeanny Yola Winokan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sudah luar biasa dalam mendistribusikan semua program sarpras yang ada. Khususnya dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya.
Hal ini diungkapkannya usai melakukan pemantauan kunjungan kerja Tim Satgas Stunting BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah di Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Jumat (5/1).
Dirinya mengatakan bahwa pihaknya berharap saat bergabung kembali dengan Technical Assistant Satgas Stunting di Kota Palangkaraya, akan memberikan bantuan yang luar biasa, terutama pada pemerintah daerah.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pj Wali Kota yang telah membantu program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting di Kota Palangkaraya,” ujarnya saat diwawancarai media.
Mengingat Kota Palangkaraya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, secara otomatis pihaknya dari perwakilan membuka tangan, memberikan bantuan dan kerja sama mendukung Program Bangga Kencana dan angka stunting turun secara signifikan.
Ia juga berharap adanya konvergensi dari berbagai TPPS yang ada di Kota Palangkaraya, tidak hanya Disdalduk KB saja, namun secara konvergensi dapat menurunkan angka stunting.
“Untuk stunting pada periode 2020-2021 terjadi kenaikan menjadi 27 sebesar 2,6%. Sehingga 2023 ini, data yang ada tinggal menunggu publikasi SKI (Survei Kesehatan Indonesia) yang nanti dilakukan pada akhir Januari atau awal Februari. Kami berharap Kalteng posisi Kota Palangkaraya bisa menurun di angka 16% atau harapan estimasi dari Kota Palangkaraya. Target penurunan sendiri secara nasional 14%, tetapi di tingkat Provinsi Kalimantan 15%,” jelasnya.
Melihat angka di Kota Palangkaraya ada 27, untuk tahun ini menurutnya hampir setengah dari target, yakni  sekitar 12,39% yang diharapkan bisa turun. Tentunya ini merupakan catatan satgas pertama dari berbagai konvergensi. TPPS ini melibatkan unsur pemerintah daerah bahkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Karena memang mengubah perilaku masyarakat harus datang dari masyarakat itu sendiri. Karena dengan keterlibatan ini, tidak hanya spesifik pada pemberian bantuan makanan bergizi, tetapi bagaimana mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan makanan bergizi, lingkungan bersih dan sanitasi bersih. Itu sangat mendukung intervensi sensitif yang ada,” katanya.(ana/hnd)