MUARA TEWEH-Juru Bicara
Fraksi Partai Demokrat Surianor menyampaikan bahwa pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2018 Batara, merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan
daerah. Merupakan bentuk akuntibilitas dari pemerintah daerah memberikan
gambaran realisasi keuangan dari aktifitas dalam satu tahun anggaran serta
posisi keuangan per 31 Desember 2018.
“Terhadap penyajian
laporan pengelolaan keuangan yang kita dapatkan selama lima tahun
berturut-turut dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memang patut kita
banggakan, namun sepertinya masih ada diantaranya kualitas pekerjaan yang harus
lebih ditingkatkan lagi,†ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat
memberikan beberapa catatan terkait laporan keuangan tersebut, diantaranya
mengenai masalah pembangunan jalan dan jembatan agar diselesaikan sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat. Juga dari Dinas Kesehatan bisa menyikapi
supaya penyediaan obat obatan didesa dapat terpenuhi dan tenaga medis harus
berada di tempat tugasnya masing-masing.
“Selain itu, bagi
perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Barito Utara (Batara) harus
terdaftar pada dinas Transkop dan UKM serta perlu ada kejelasan tentang hak
karyawan,†kata Surianor pada forum rapat Paripurna, belum lama ini.
Selanjutnya, untuk
dinas pendidikan agar mengupayakan penyediaan guru agama islam pada sekolah dasar
di semua desa seluruh Kabupaten Batara, bahkan sarankan dapat mengangkat guru
kontrak dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.
“Kiranya pemerintah daerah dapat menindaklanjuti
catatan, saran dan masukan yang kami sampaikan. Karena ini sudah berulang kali
kami minta,†tegasnya. (adl/abe)