MUARA TEWEH- Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dengan juru bicara, Pujiono menyampaikan bahwa dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang baik haruslah memenuhi beberapa aspek.
Di antaranya, administrasi publik, keuangan, dan aspek pencapaian hasil fisik.
Aspek administrasi publik yang berupa
efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
permerintah daerah. Sementara aspek keuangan yaitu berupa perolehan dan
penggunaan keungan daerah, upaya intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertanggungjawaban penggunaan keungan daerah.
Terakhir yaitu pencapaian hasil fisik, ini
berupa fakta atau bukti nyata secara fisik hasil pelaksanaan kegiatan dan
proposional antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan hasil fisik.
“Beberapa aspek tersebut kami fraksi PPP
menilai dan mencermati bahwa ada yang masih belum sesuai dengan yang
diharapkan. Sebagian perangkat daerah masih kurang optimal dalam
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan, dan merupakan penjabaran
dari visi misi yang tertuang dalam RPJMD,†kata Pujiono, belum lama ini.
Pihaknya menekankan kepada Dinas PUPR
Kabupaten Barito Utara (Batara) untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan
pelaksanaan proyek fisik agar mutu hasil pekerjaan dapat tercapai dengan
maksimal.
“Pada Dinas Pendidikan kami juga menekankan
agar bisa memilih dan memilah skala prioritas dalam perencanaan pembangunan
fisik. Fraksi PPP juga menyoroti sisi pengeluaran atau pembiayaan APBD
Kabupaten Batara yang belum menunjukkan 100 pro terhadap rakyat, hal itu
ditandai dengan masih tingginya belanja rutin pegawai dalam APBD,â€
pungkasnya.(adl/ram)