PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mahasiwa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa yakni BEM UPR, BEM STIMIK, BEM PGRI, BEM ekonomi UPR, BEM hukum UPR, Dema IAIN, BEM Teknik UPR, melakukan aksi damai, Kamis (21/10/2021).
Kegiatan yang dipusatkan di depan Tugu Soekarno Palangka Raya itu diikuti puluhan mahasiswa dengan menyampaikan beberapa orasi mengkritisi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Makruf Amin.
Presiden BEM UPR, Beni Parulian Siregar mengatakan, dengan berkumpul beberapa BEM yang ada di Kota Palangka Raya ini, menjadi sebuah langkah dalam mengkritisi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Makruf.
“Kami merasa dalam kepemimpinan mereka tidak merasakan suatu perubahan apapun dalam hal pembangunan, dan aksi damai ini menjadi jalan sebagai aspirasi kami agar dalam kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma'ruf lebih baik lagi ke depannya," ucapnya.
Selain itu lanjut Beni, mereka berharap agar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat lebih memberikan perhatian terhadap Kalteng, baik dari segi pembangunan.
Para mahasiswa itu juga mengkritisi sejumlah peraturan turunan UU Omnibus Law yang dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kami juga meminta Pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, serta menagih janji janji pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak asasi manusia masa lalu dan juga menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi," ujarnya.
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mahasiwa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa yakni BEM UPR, BEM STIMIK, BEM PGRI, BEM ekonomi UPR, BEM hukum UPR, Dema IAIN, BEM Teknik UPR, melakukan aksi damai, Kamis (21/10/2021).
Kegiatan yang dipusatkan di depan Tugu Soekarno Palangka Raya itu diikuti puluhan mahasiswa dengan menyampaikan beberapa orasi mengkritisi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Makruf Amin.
Presiden BEM UPR, Beni Parulian Siregar mengatakan, dengan berkumpul beberapa BEM yang ada di Kota Palangka Raya ini, menjadi sebuah langkah dalam mengkritisi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Makruf.
“Kami merasa dalam kepemimpinan mereka tidak merasakan suatu perubahan apapun dalam hal pembangunan, dan aksi damai ini menjadi jalan sebagai aspirasi kami agar dalam kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma'ruf lebih baik lagi ke depannya," ucapnya.
Selain itu lanjut Beni, mereka berharap agar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat lebih memberikan perhatian terhadap Kalteng, baik dari segi pembangunan.
Para mahasiswa itu juga mengkritisi sejumlah peraturan turunan UU Omnibus Law yang dinilai sangat tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kami juga meminta Pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, serta menagih janji janji pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan permasalahan terkait hak asasi manusia masa lalu dan juga menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi," ujarnya.
