MUARA TEWEH – Kabupaten Barito Utara kembali bisa berbangga diri. Karena
untuk kelima kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan
penilaian atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP)
terhadap LKPD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2018 itu diserahkan
langsung kepada Bupati Barito Utara Nadalsyah di Kantor BPK RI Perwakilan
Kalteng di Palangka Raya, Selasa (21/5/2019).
Penyerahan LHP itu dilakukan
bersama 6 kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Kapuas, Gunung Mas,
Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Timur, dan Barito Selatan yang
diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan
Ruswana.
Nadalsyah yang mendapat
kesempatan mewakili para kepala daerah penerima LHP mengatakan, pihaknya berterimakasih
kepada BPK yang telah memberikan masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan
selama proses pemeriksaan. Dimana BPK telah melakukan audit terhadap LKPD
melalui pemeriksaan intern tanggal 6 Februari sampai 12 Maret 2019 dan
pemeriksaan audit rinci dari 28 Maret sampai 26 April 2019.
“Karena kelemahan dan
kekurangan kami dalam menyusun LKPD sehingga masih terdapat temuan-temuan yang
harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” kata Nadalsyah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan
BPK RI, Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa tujuh kabupaten yang menerima
laporan hasil pemeriksaan pada hari ini semua mendapatkan opini WTP.
Ia mengapresiasi atas kerja keras
masing-masing pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten yang menerima Opini
WTP untuk kelima kalinya. Sebab menurut dia, untuk meraih Opini WTP hingga lima
kali secara berturut-turut tidaklah mudah.
“Kepada pemkab yang menerima
Opini WTP kelima kalinya, pada pemeriksaan kemarin salah satunya pada Barito
Utara, kami (BPK RI Perwakilan Kalteng) telah mengirimkan tim yang terbaik,
yang sangat teliti, hasilnya tetap WTP,” jelas Ade. (hms/dad/ol/kpc)