SAMPIT,
PROKALTENG.CO
– Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor
memerintahkan jajarannya memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial
(bansos). Hal itu guna mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi yang
dilakukan oleh oknum yang ingin meraup keutungan secara pribadi.
“Saya minta penyaluran
bansos diawasi dengan ketat. Bansos sangat rawan dikorupsi, baik dalam bentuk
dana maupun barang. Makanya saya memerintahkan ini diawasi secara ketat agar
tidak sampai terjadi penyimpangan,†tegas Halikinnor, belum lama ini.
Penyaluran bantuan
sosial perlu menjadi perhatian serius agar tepat sasaran. Terlebih di tengah
pandemi Covid-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan karena pandemi ini
berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dia menambahkan,
banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah, harus diawasi
secara ketat agar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, lata
Halikinnor pengawasan dibutuhkan agar bantuan sosial tersebut tidak dikorupsi
atau disalahgunakan. “Banyak pontensi-potensi korupsi yang harus diawasi dalam
penyaluran bansos,†tukasnya.
Salah satu, jika ada
kepala desa, ketua RT atau aparatur lainnya yang lebih mengutamakan keluarganya
untuk masuk daftar penerima bantuan, padahal keluarganya tersebut tidak masuk
dalam kriteria penerima bantuan sosial, maka itu juga sudah termasuk dalam
kategori korupsi. Potensi-potensi itu
harus kita cegah sedini mungkin.
Halikinnor meminta,
agar pemerintah desa bisa menyampaikan data yang valid terkait penerima bansos.
Jangan sampai nanti data tidak valid, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari
aksi korupsi.