MUARA TEWEH-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD
Kabupaten Barito Utara (Batara) memberikan beberapa saran dan masukan kepada
pemerintah daerah terkait pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Juru
bicara Fraksi PKB DPRD Batara, Suhendra saat rapat paripurna dengan agenda pendapat
akhir fraksi terhadap raperda APBD 2020, belum lama ini.
“Pertama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) agar menjadikan skala prioritas pembangunan jembatan yang masih belum
selesai pembangunannya. Harus benar-benar fungsional, tidak terbengkalai,â€
ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten
Batara agar mendata kembali tenaga honorer, memantau dan melihat langsung
keberadaan mereka di lapangan. Sekaligus memantau kedisiplinan guru, melihat
langsung kondisi sekolah, rumah guru dan prasarana penunjang lainnya se-Batara.
“Dengan harapan anak-anak yang sekolah di desa maupun
pendalaman bisa menikmati dan mendapatkan pendidikan yang layak,†kata Suhendra.
Kemudian, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diminta segera
mengambil langkah cepat dan berani untuk mengatasi permasalahan terkait
pelayanan.
“Karena pelayanan BLUD selama ini banyak sekali mendapat
keluhan dari masyarakaty Batara,†tegasnya.
Mengacu pada pengalaman tahun 2019, lanjut Suhendra, sisa
lebih penggunaan anggaran (Silpa) karena rendahnya daya serap terhadap APBD.
Salah satu faktornnya, penetapan Perda tentang APBD yang lambat dan begitu juga
proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami berharap agar pelaksanaan proses APBD 2020 tepat
waktu, dalam upaya kita bersama melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan
kualitas penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel,†harapnya.
Terakhir, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah untuk
mengawasi Dana Desa dan Dana Kelurahan. “Pemerintah daerah harus berperan aktif
mengawal dan mengawasinya supaya Dana Desa dan Dana Kelurahan ini bisa
benar-benar maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,†pungkasnya.(adl/uni)