SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan terus berupaya maksimal melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu fasilitas dan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan, baik pelayanan kesehatan di daerah perkotaan maupun didaerah pelosok.
"Kami akan terus berupaya maksimal melayani masyarakat Kabupaten Kotim, terutama pelayanan kesehatan, bagi masyarakat yang tidak mampu, serta akan meningkatkan fasilitas dan sumber daya manusianya baik di kota maupun di daerah pelosok," kata Bupati Kabupaten Kotim H.Halikinnor, Sabtu (9/10).
Dirinya juga meminta kepada warga untuk tidak takut berobat karena pemerintah daerah akan menanggung semua biaya pengobatan bagi warga tidak mampu, dan pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar dalam satu tahun untuk membantu warga tidak mampu yang ingin berobat baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
Menurutnya pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. "Saya minta jangan ada pegawai kesehatan yang menolak pasien, semua wajib kita layani, walaupu mereka dari keluarga tidak mampu. Kalau ada yang menolak, segera laporkan kepada saya," ujar Halikin.
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan terus berupaya maksimal melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu fasilitas dan sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan, baik pelayanan kesehatan di daerah perkotaan maupun didaerah pelosok.
"Kami akan terus berupaya maksimal melayani masyarakat Kabupaten Kotim, terutama pelayanan kesehatan, bagi masyarakat yang tidak mampu, serta akan meningkatkan fasilitas dan sumber daya manusianya baik di kota maupun di daerah pelosok," kata Bupati Kabupaten Kotim H.Halikinnor, Sabtu (9/10).
Dirinya juga meminta kepada warga untuk tidak takut berobat karena pemerintah daerah akan menanggung semua biaya pengobatan bagi warga tidak mampu, dan pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar dalam satu tahun untuk membantu warga tidak mampu yang ingin berobat baik di puskesmas maupun di rumah sakit.
Menurutnya pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. "Saya minta jangan ada pegawai kesehatan yang menolak pasien, semua wajib kita layani, walaupu mereka dari keluarga tidak mampu. Kalau ada yang menolak, segera laporkan kepada saya," ujar Halikin.
