27.6 C
Jakarta
Saturday, May 10, 2025

Retribusi Balas Jasa Terhadap Masyarakat

MUARA TEWEH-Juru
bicara fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa Jamilah menyampaikan, tujuan dari
adanya retribusi yaitu memberikan jasa atau izin kepada masyarakat agar dapat
melaksanakan kegiatan yang merupakan agenda mereka serta mendapatkan pelayanan
yang baik dari Pemerintah daerah.

รขโ‚ฌล“Retribusi harus
dapat dirasakan langsung dan memiliki balas jasa, dalam rangka mensejahterakan,
mempermudah dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah
daerah Kabupaten Batara,รขโ‚ฌย katanya.

Jamilah menyampaikan
bahwa pihaknya berharap agar raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun
2011 tentang Retribusi jasa usaha, agar dapat memudahkan penarikan retribusi
guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan kondisi  dan kemampuian masyarakat serta kualitas
layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

Baca Juga :  Program BSPS Harus Tepat Sasaran

รขโ‚ฌล“Kami juga
mengharapkan agar retribusi jasa usaha juga tidak terlalu memberatkan warga
masyarakat Kabupaten Barito Utara (Batara),รขโ‚ฌย ujarnya.

Sementara, Fraksi Demokrat
dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Raperda perubahan kedua atas Perda
nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disampaikan oleh juru bicara
fraksi, Karta Raya.

รขโ‚ฌล“Raperda perubahan
kedua atas perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha yang semula
diubah dengan Perda nomor 2 tahun 2017, disampaikan bahwa salah satu jenis
retribusi belum terakomodir didalamnya yaitu retribusi rumah potong hewan yang
tentunya nanti diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,รขโ‚ฌย
ungkap Karta Raya.

Lanjutnya, sebagai
obyek dari pada Retribusi rumah potong hewan adalah merupakan pelayanan
pengadaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum  dan sesudah dipotong.

Baca Juga :  Ayo Makan Ikan

รขโ‚ฌล“Yang perlu
diperhatikan yaitu runag lingkup dari penyelengaraan pemotongan hewan termasuk
pemeriksaan kesehatan, ketentuan retribusi yang mengacu kepada peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku,รขโ‚ฌย jelasnya. (adl/abe)

MUARA TEWEH-Juru
bicara fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa Jamilah menyampaikan, tujuan dari
adanya retribusi yaitu memberikan jasa atau izin kepada masyarakat agar dapat
melaksanakan kegiatan yang merupakan agenda mereka serta mendapatkan pelayanan
yang baik dari Pemerintah daerah.

รขโ‚ฌล“Retribusi harus
dapat dirasakan langsung dan memiliki balas jasa, dalam rangka mensejahterakan,
mempermudah dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah
daerah Kabupaten Batara,รขโ‚ฌย katanya.

Jamilah menyampaikan
bahwa pihaknya berharap agar raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun
2011 tentang Retribusi jasa usaha, agar dapat memudahkan penarikan retribusi
guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan memperhatikan kondisi  dan kemampuian masyarakat serta kualitas
layanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

Baca Juga :  Program BSPS Harus Tepat Sasaran

รขโ‚ฌล“Kami juga
mengharapkan agar retribusi jasa usaha juga tidak terlalu memberatkan warga
masyarakat Kabupaten Barito Utara (Batara),รขโ‚ฌย ujarnya.

Sementara, Fraksi Demokrat
dalam penyampaian pemandangan umum terhadap Raperda perubahan kedua atas Perda
nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disampaikan oleh juru bicara
fraksi, Karta Raya.

รขโ‚ฌล“Raperda perubahan
kedua atas perda nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha yang semula
diubah dengan Perda nomor 2 tahun 2017, disampaikan bahwa salah satu jenis
retribusi belum terakomodir didalamnya yaitu retribusi rumah potong hewan yang
tentunya nanti diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,รขโ‚ฌย
ungkap Karta Raya.

Lanjutnya, sebagai
obyek dari pada Retribusi rumah potong hewan adalah merupakan pelayanan
pengadaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum  dan sesudah dipotong.

Baca Juga :  Ayo Makan Ikan

รขโ‚ฌล“Yang perlu
diperhatikan yaitu runag lingkup dari penyelengaraan pemotongan hewan termasuk
pemeriksaan kesehatan, ketentuan retribusi yang mengacu kepada peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku,รขโ‚ฌย jelasnya. (adl/abe)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutnya

Terpopuler

Artikel Terbaru