BUNTOK, PROKALTENG.CO – Beredar kabar terjadi dugaan tindak
pidana korupsi, pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa (DD)
Desa Tarusan, Lecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Ketua
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Barsel 2021 H. Raden Sudarto bersama anggota
DPRD lainnya, langsung turun ke lapangan dan meminta permasalahan diusut secara
tuntas.
“Berdasarkan hasil pertemuan antara tim pansus LKPJ
dengan masyarakat Desa Tarusan, terungkap memang dana BLT dan DD telah di
cairkan Pemkab Barsel, namun tidak tersalurkan kepada masyarakat sebagai
penerima hak,” katanya kepada Prokalteng.co, Minggu (2/5) melalui via
telepon.
Menurut, Politisi PDI Perjuangan itu, setelah melakukan
pertemuan dengan masyarakat secara musyawarah, warga meminta agar kasus ini
segera diusut oleh aparat penegak hukum.
“Maka masyarakat pun meminta supaya permasalahan ini
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,†jelasnya.
Selain itu, tambah pria yang akrab disapa Haji Alex ini,
pihaknya selaku tim Pansus LKPJ akan berupaya membantu masyarakat dengan cara
merekomendasikan apa yang menjadi aspirasi warga tersebut.
“Untuk itu kami juga akan berupaya melengkapi data-datanya,
seperti hasil audit dari Inspektorat, nanti kami minta. Apa hasilnya itu
sebagai bahan kami nanti,†tegasnya.
Masih dikatakannya, selain menyebabkan kerugian bagi para
penerima BLT DD, persoalan ini juga berdampak luas bagi seluruh warga desa. Sebab,
penyaluran DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Tarusan untuk sementara
ditangguhkan hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
“Dampak dari tidak dicairkannya DD ini, yang pertama warga
tidak menikmati air bersih, tidak menikmati penerangan, nah itulah dampaknya,â€
terangnya.
Untuk di ketahui, Pansus dihadiri oleh Ketua BPD Tarusan
dan anggota, serta para tokoh masyarakat, sedangkan kepala desa dan perangkat
tidak berada di tempat karena tengah ada urusan dinas di Buntok.
“Data itu sudah akurat,
kita sudah pernah bertemu sebelumnya dengan kepala desa dan dia menyatakan,
betul bahwa yang mengelola dana itu, mencairkan dana itu tanpa sepengetahuan
kepala desa dan ketua BPD adalah Bendahara Desa,” tutupnya.