MUARA TEWEH- Juru Bicara Fraksi PDI
Perjuangan Henny Rosgiaty Rusli menyampaikan lima pandangan umum terhadap
Raperda Kabupaten Barito Utara (Batara) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD tahun anggaran 2018.
Dokumen RPJMD merupakan sebuah komitmen dan
janji Pemkab Batara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Maka didapat lihat dan rasakan apa saja hasil pembangunan
pada tahun kelima masa pemerintahan periode 2013-2018.
Setelah mempelajari dan mencermati Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupeten Batara
tahun anggaran 2018, dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan pertanyaan dan
catatan.
“Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan
kesejahteraan rakyat, tetapi belakangan ini justru terjadi para pencari kerja
semakin sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan terus terjadi pemutusan
hubungan kerja, karena perusahaan berhenti beroperasi. Berapa jumlah total
tenaga kerja didaerah ini dan berapa yang sudah terserap, baik di sektor formal
maupun informal,â€kata Henny, pada saat Rapat Paripurna II, belum lama ini.
Lanjutnya, kebutuhan pelayanan air bersih dan
listrik terus meningkat, tetapi mengapa sampai saat ini warga Malawaken III
yang berada di pinggir ruas jalan negara belum mendapatkan layanan listrik.
Begitu pula sambungan interkoneksi ke Kecamatan Teweh Timur dan Gunung Purei
kapan terwujud.
“Apa strategi dan kebijakan pemerintah supaya
jumlah belanja langsung bisa besar dibandingkan belanja tidak langsung. Karena
dalam APBD 2018 terlihat belanja tidak langsung lebih besar,†ungkapnya.
Disampaikan Henny, skala prioritas APBD 2018
mencakup sektor pekerjaan umum, kesehatan dan pendidikan. Akan tetapi,
masalah-masalah terus bermunculan, seperti jalan rusak, jembatan terancam
putus, keterbatasan pelayanan dasar kesehatan, kekurangan tenaga medis dan para
medis, kekurangan guru, ruang kelas rusak, rumah dinas guru rusak dan fasilitas
computer yang kurang.
Lanjutnya, bagaimana rencana pemerintah
mengelola dan menjaga aset parawisata maupun fasilitas umum lainnya di daerah
ini, karena pengelolaan masih bersifat tambal sulam, bahkan belakangan ini muncul
tren perusakan fasilitas obyek wisata, fasilitas umum, ikon kota dan
penyalahgunaan fasilitas umum untuk perbuatan yang tidak senonoh.
“Mohon dari pernyataan tersebut tanggapan dan
penjelasannya. Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap membahas Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggran 2018,†tutupnya.(adl/ram)