Eks Kapolsek Hamili Tahanan Narkoba

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan ipda Sarbani yang mengamili seorang tahanan kasus narkoba saat menjabat sebagai Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tindakan tersebut dianggap memalukan institusi Polri.

Dalam perkara ini, Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pelaku dianggap melakukan tindakan tercela berupa persetubuhan berulang kali hingga menyebabkan seorang tahanan berinisial D hamil di dalam tahanan.

Sahroni mengatakan, tindakan pelaku sangat melewati batas. Oleh karena itu, layak dijatuhi sanksi berat

“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri. Maka saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal,” kata dia kepada wartawan, Jumat (13/11).

Baca Juga :  Inspektorat Investigasi Kasus Kades yang Diduga Hamili Stafnya

Tindakan pelaku dianggap sangat mencoreng kewenangan yang dimiliki anggota polisi. Sebab, tindakan asusila terjadi saat korban berada di tahanan.

“Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” imbuhnya.

Polri harus menyikapi tegas kejahatan pelaku. Pengusutan harus dilakukan hingga menyasar seluruh pihak yang terlibat.

Electronic money exchangers listing

“Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah,” jelasnya.

Polri tidak boleh melindungi tindakan pelaku. Sanksi tegas harus diberikan sebagai efek jera.

Baca Juga :  Ungkap Kasus Pembunuhan di Pos Satpam, Kapolres Sampaikan Kronologi dan Motif

“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Sahroni.(jpc)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam tindakan ipda Sarbani yang mengamili seorang tahanan kasus narkoba saat menjabat sebagai Kapolsek Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tindakan tersebut dianggap memalukan institusi Polri.

Dalam perkara ini, Sarbani telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Pelaku dianggap melakukan tindakan tercela berupa persetubuhan berulang kali hingga menyebabkan seorang tahanan berinisial D hamil di dalam tahanan.

Sahroni mengatakan, tindakan pelaku sangat melewati batas. Oleh karena itu, layak dijatuhi sanksi berat

Electronic money exchangers listing

“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri. Maka saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal,” kata dia kepada wartawan, Jumat (13/11).

Baca Juga :  Inspektorat Investigasi Kasus Kades yang Diduga Hamili Stafnya

Tindakan pelaku dianggap sangat mencoreng kewenangan yang dimiliki anggota polisi. Sebab, tindakan asusila terjadi saat korban berada di tahanan.

“Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” imbuhnya.

Polri harus menyikapi tegas kejahatan pelaku. Pengusutan harus dilakukan hingga menyasar seluruh pihak yang terlibat.

“Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah,” jelasnya.

Polri tidak boleh melindungi tindakan pelaku. Sanksi tegas harus diberikan sebagai efek jera.

Baca Juga :  Ungkap Kasus Pembunuhan di Pos Satpam, Kapolres Sampaikan Kronologi dan Motif

“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Sahroni.(jpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru