PROKALTENG.CO-Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat.
Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.
“Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli
Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut
“Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.
Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden.
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.
“Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco. (jpg)