PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya membenahi kawasan kumuh di kabupaten atau kota se-Kalteng. Langkah pertama yang dilakukan yakni dengan minta data yang terbaru. Alasannya, karena setiap tahun kawasan kumuh yang ada di kabupaten atau kota di Kalteng bisa berkurang dan bisa bertambah.
Plh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Provinsi Kalteng Flederick mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dilaksanakan secara koordinatif, kolaboratif dan berjenjang.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya, Senin, (30/10).
Ia menambahkan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan penanganan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan, khususnya pada kawasan kumuh diperlukan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat.
“Sehingga, penanganan kawasan berjalan terpadu dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor, data yang update dapat berjalan optimal. Dan besar harapan saya perumahan kumuh di Kalteng dapat berkurang,” tandasnya. (hfz/pri)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya membenahi kawasan kumuh di kabupaten atau kota se-Kalteng. Langkah pertama yang dilakukan yakni dengan minta data yang terbaru. Alasannya, karena setiap tahun kawasan kumuh yang ada di kabupaten atau kota di Kalteng bisa berkurang dan bisa bertambah.
Plh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Provinsi Kalteng Flederick mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dilaksanakan secara koordinatif, kolaboratif dan berjenjang.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya, Senin, (30/10).
Ia menambahkan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan penanganan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan, khususnya pada kawasan kumuh diperlukan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat.
“Sehingga, penanganan kawasan berjalan terpadu dengan melibatkan multi sektor dan multi aktor, data yang update dapat berjalan optimal. Dan besar harapan saya perumahan kumuh di Kalteng dapat berkurang,” tandasnya. (hfz/pri)
