PALANGKA
RAYA, PROKALTENG.CO –
Setelah adanya seruan penolakan terhadap Food Estate oleh beberapa NGO, seperti
Walhi dan SOB, Pemerintah Provinsi (Pemprov) angkat bicara. Melalui Kepala
Dinas Kehutanan, Kadis Lingkungan Hidup, dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura
serta Diskominfo menyampaikan siaran pers.
Kadishut Sri Suwanto mengatakan, food estate
merupakan proyek strategis nasional dan di dalamnya dibagun berbagai jenis
makanan. Sebab itu, food estate tidak sama dengan rice estate yang hanya fokus
pada menanam padi.
“Food estate ini tidak hanya padi,
tetapi berbagai jenis tanaman, bahkan peternakan dan perikanan juga. Dan karena
kita sudah ditunjuk oleh pusat, maka kita sangat siap untuk menyukseskan
program tersebut,” ucap Sri Suwanto, Selasa (27/4).
Menurutnya, adanya kritik dan masukan dari
masyarakat merupakan hal yang biasa dan itu dapat menjadi kekuatan untuk
membangun semangat. Tetapi yang memberikan masukan dan kritik sejatinya juga
punya data dan punya solusi terhadap ketahanan pangan nasional.
“Pengkiritk tidak punya data atau
memiliki aturan terkait food estate tentu sulit. Areal food estate saat ini
sudah clear dan clean, itu berada dikawasan APL semua, tidak ada hutan lindung.
Dan kalaupun itu hutan lindung dan sebagainya, jika pemerintah menggunakan
untuk kepentingan masyarakat, saya kira tidak masalah. Tetapi memang semua
sudah ada aturannya,” ujarnya.
Sebelumnya, NGO Kalteng seperti Walhi, SOB, dan
Pantau Gambut meminta pemerintah menghentikan proyek food estate. Pasalnya,
proyek tersebut dinilai tidak sesuai dan melanggar ketentuan. Bahkan, dalam
penggarapakan bukan petani yang dilibatkan melainkan TNI.
Selains itu, kawasan
tersebut dinilai tidak cocok, karena banyak gambut dan petani gagal panen
dengan sistem yang diterapkan pemerintah. Bahkan, Walhi menuding pemerintah
tidak transparan dalam proyek food estate.ÂÂ