PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya pengelolaan lahan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah pemanfaatan Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPK-TP) serta tanah yang telah keluar dari kawasan hutan (APL) agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Badan Bank Tanah yang digelar di Palangka Raya, Kamis (26/2).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur dalam acara itu menegaskan bahwa pelepasan HPK-TP harus selaras dengan visi pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya alam, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan energi di Kalimantan Tengah,” ujar Leo.
Sebagai provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, Kalteng memiliki potensi lahan besar yang perlu dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Badan Bank Tanah sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset tanah lebih efektif dan transparan.
Leo menjelaskan, pelepasan HPK-TP bertujuan mengubah lahan tidak produktif agar bisa dimanfaatkan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini diharapkan mampu mendukung program strategis daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Harapannya, tanah yang telah keluar dari kawasan hutan (APL) dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menegaskan bahwa pihaknya telah memperoleh lahan seluas 33.000 hektare di 21 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Bank Tanah berperan dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan tol, serta program reforma agraria.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan FGD ini. “Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi dalam pengelolaan tanah guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Kehutanan Muhammad Said, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng Fitriyani Hasibuan, Tenaga Ahli Bidang Sosial Badan Bank Tanah Darwin Ginting, serta sejumlah pejabat terkait. (mmckalteng)