PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, hadir dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang berlangsung di Halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (24/9/2024). Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan.
Dalam pidato yang dibacakan oleh Fitriyani Hasibuan, Menteri ATR BPN menekankan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah sebagai landasan bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kita telah berhasil melakukan akselerasi pendaftaran tanah. Dari 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, kini jumlahnya mencapai 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga September 2024, atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir,” ujarnya.
Fitriyani menambahkan bahwa Kementerian ATR BPN juga berupaya untuk mendaftarkan tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagai bukti kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.
“Saat ini, kami telah menerbitkan 41 Sertifikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang mencakup hampir 972 hektare di Provinsi Sumatera Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh,” ungkapnya.
Hingga saat ini, terdapat 33 Kabupaten/Kota yang telah lengkap, dan pada 8 Oktober mendatang, akan dideklarasikan tambahan sekitar 39 Kabupaten/Kota lengkap.
“Dengan status tersebut, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan dan kebijakan di masa depan,” imbuhnya.
Fitriyani juga menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien kepada masyarakat, termasuk implementasi sertifikat elektronik.
“Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertifikat elektronik dari 465 Kantor Pertanahan, atau 95,6% dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia,” jelasnya.
Kementerian ATR/BPN juga mendukung penyediaan produk rencana tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari target 2.000 RDTR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, sudah terealisasi 516 RDTR, dengan 260 di antaranya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN, salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam sepuluh tahun, Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,6 juta hektare dari target 9 juta hektare, yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi tanah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam upacara tersebut adalah unsur Forkopimda dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalteng. (mmckalteng)