PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, kembali menyoroti persoalan ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kontribusi besar Kalteng terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan dana yang dikembalikan ke daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis DBH yang digelar di Kalimantan Timur bersama 10 provinsi penghasil SDA terbesar, Edy menegaskan pentingnya regulasi baru yang lebih proporsional.
“Kalteng telah memberikan kontribusi besar bagi negara, bahkan menjadi penyumbang PNBP terbesar ke-3 dari 10 provinsi penghasil. Tapi saat kembali ke daerah, persentasenya tidak sesuai. Kami berharap pemerintah pusat bisa mengatur kembali pembagian ini dengan lebih adil dan berpihak kepada daerah,” kata Edy dilansir dari Kalteng Pos.
Ia menyebut, setiap tahun penerimaan negara dari sektor SDA di Kalteng melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Namun, dana yang diterima daerah dinilai belum mencerminkan kontribusi nyata Kalteng bagi negara.
“Kalimantan Timur itu masa lalu, Kalimantan Selatan itu masa kemarin, dan Kalteng itu masa depan,” tegasnya.
Edy menambahkan, keadilan DBH bukan hanya soal angka, melainkan juga keberpihakan agar daerah penghasil mampu mempercepat pembangunan.
“Kalau DBH adil, kami bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat. Pembangunan bisa lebih merata, kesejahteraan bisa lebih cepat dirasakan,” ucapnya. (zia/ala/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, kembali menyoroti persoalan ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA). Menurutnya, kontribusi besar Kalteng terhadap penerimaan negara belum sebanding dengan dana yang dikembalikan ke daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis DBH yang digelar di Kalimantan Timur bersama 10 provinsi penghasil SDA terbesar, Edy menegaskan pentingnya regulasi baru yang lebih proporsional.
“Kalteng telah memberikan kontribusi besar bagi negara, bahkan menjadi penyumbang PNBP terbesar ke-3 dari 10 provinsi penghasil. Tapi saat kembali ke daerah, persentasenya tidak sesuai. Kami berharap pemerintah pusat bisa mengatur kembali pembagian ini dengan lebih adil dan berpihak kepada daerah,” kata Edy dilansir dari Kalteng Pos.
Ia menyebut, setiap tahun penerimaan negara dari sektor SDA di Kalteng melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Namun, dana yang diterima daerah dinilai belum mencerminkan kontribusi nyata Kalteng bagi negara.
“Kalimantan Timur itu masa lalu, Kalimantan Selatan itu masa kemarin, dan Kalteng itu masa depan,” tegasnya.
Edy menambahkan, keadilan DBH bukan hanya soal angka, melainkan juga keberpihakan agar daerah penghasil mampu mempercepat pembangunan.
“Kalau DBH adil, kami bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat. Pembangunan bisa lebih merata, kesejahteraan bisa lebih cepat dirasakan,” ucapnya. (zia/ala/kpg)
