SAMPIT, PROKALTENG.CO – Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Kegiatan yang mengusung tema Kolaborasi Untuk Indonesia Bersih ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim, Marjuki menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama.
“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan peran aktif masyarakat, lingkungan yang sehat dan bersih dapat tercipta lebih optimal,” ujarnya, Jumat (21/2).
Dalam rangka peringatan ini, berbagai aksi nyata dilakukan, termasuk kerja bakti massal yang melibatkan pegawai organisasi perangkat daerah, instansi pendidikan, kelompok masyarakat, hingga sektor swasta.
Para peserta gotong royong dikerahkan untuk membersihkan lingkungan di berbagai titik, terutama di sekitar kantor dan ruang publik. Kegiatan ini juga menjadi pengingat akan besarnya volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari.
Berdasarkan data, di Kota Sampit yang terdiri dari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, jumlah sampah harian mencapai 140 ton. Namun, kapasitas pengangkutan masih terbatas, hanya sekitar 83 ton per hari.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. Dengan demikian, petugas bisa lebih mudah dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, pemerintah daerah mendorong kebiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi diharapkan dapat didaur ulang, sehingga volume yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat dikurangi.
“Dengan memilah sampah, kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti bahan kerajinan tangan, perabot rumah tangga, hingga material bangunan seperti batako. Ini juga bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya. (mif/ans/kpg)