PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2/2023).
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah poin yang perlu menjadi perhatian kepala daerah. Antara lain perlunya menggenjot konsumsi dan belanja masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akhir tahun 2022 lalu. Dari situ, Jokowi juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan penyelenggaraan event olahraga dan seni.
“Izin-izin jangan ditahan. Agar pemilik acara bisa mempromosikan dengan baik. Saya minta yang berwenang memberi izin paling tidak sebulan sebelumnya,” tegas Presiden.
Selanjutnya, Presiden menekankan perlunya hilirisasi di daerah yang tidak hanya bisa dilakukan di kegiatan pertambangan. Akan tetapi juga bisa dilakukan di sektor perikanan dan perkebunan. Begitu juga terhadap ketersediaan pasokan pangan, terutama menghadapi El Nino tahun ini, meningkatnya belanja produk dalam negri, bergairahnya iklim investasi akibat kemudahan proses perizinan, penurunan stunting, serta penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya masih cukup tinggi semuanya itu menjadi poin-poin penting yang ditekankan Presiden dalam arahannya itu.
Sementara di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga memberikan arahan terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu perlu dimaksimalkan. Masa transisi pasca pandemi bisa menjadi momentum untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga upaya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, situasi kondusif jelang pilkada perlu dijaga. Kemudian penurunan stunting, perbaikan pelayanan publik, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), kemudahan perizinan kegiatan olahraga dan seni, serta kemudahan berinvestasi.
Menanggapi arahan itu, Wagub Kalteng Edy Pratowo mengungkapkan bahwa sudah seyogyanya pemerintah daerah mengapresiasi dan melaksanakan kebijakan atau instruksi dari presiden. Terkait tenaga honorer, Edy berharap akan ada solusi terbaik untuk mengatasi permasalah tersebut.
“Karena tenaga honor ini sudah begitu lama dan terkadang memang dibutuhkan oleh dinas itu,” terangnya.
Terkait dicabutnya PPKM, wagub sepakat bahwa ini bisa mendorong kegiatan ekonomi kembali seperti sedia kala. “Yang lebih penting belanja dipercepat, tidak ada lagi dana yang disimpan. Agar bisa juga mempercepat proses pembangunan bidang ekonominya,” jelasnya.
Tak hanya itu, Edy pun sepakat digitalisasi perizinan satu pintu dapat mempercepat proses perizinan berusaha dan menggairahkan iklim investasi. “Kita mendorong agar proses ini (digitalisasi perizinan,red) bisa dilakukan dengan baik. Teman-teman dari SOPD juga bisa mempersiapkan instrumen itu,”katanya.