BGN Pastikan Tata Kelola MBG Sesuai Aturan, Wagub Kalteng Percepat Pembangunan SPPG

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa tata kelola atau tata bisnis dan petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan yang ada.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen Dadang Hendrayuda saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam rangka Evaluasi Program MBG di Provinsi Kalteng, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).

Menurut Dadang, MBG bukan sekedar dapur namun lebih dari itu ada multiplier effect yang diciptakan yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini.

Dia menjelaskan,  investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal, dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sistem pangan lokal, jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.

Untuk itu kehadiran Dadang bersama jajaran BGN memastikan agar semua pihak baik Forkopimda dan pemerintah daerah memiliki kesamaan pandang. Ia juga minta bantuan Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolres mengawasi kualitas gizi MBG.

“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda dan swasta sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Edy Pratowo menekankan bahwa koordinasi terus dilakukan. “Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” terang Wagub.

Terkait pasokan pangan, Wagub menjelaskan Pemprov Kalteng beserta Forkopimda sedang giat menyiapkan hal tersebut.

Pemprov Kalteng telah membangun Rice Milling Plant (RMP) atau pabrik pengolahan padi menjadi beras modern di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur. Selain itu, Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau.

Selain itu, dibangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur serta sentra tanaman holtikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau. Semua itu merupakan inisiatif Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan.

Wagub mengutarakan salah satu tantangan yang harus diberi perhatian khusus bersama BGN adalah letak geografis di Kalteng. Hal itu membuat masih terdapat siswa-siswi di beberapa daerah yang sulit mengakses MBG karena lokasi yang sulit dicapai.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden khususbya MBG di Kalteng,” pungkas wagub. (biroadpimkalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa tata kelola atau tata bisnis dan petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan yang ada.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen Dadang Hendrayuda saat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo dalam rangka Evaluasi Program MBG di Provinsi Kalteng, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).

Menurut Dadang, MBG bukan sekedar dapur namun lebih dari itu ada multiplier effect yang diciptakan yakni dampak ekonomi berantai yang meluas dari program ini.

Dia menjelaskan,  investasi awal untuk makanan bergizi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar di perekonomian lokal, dengan menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja (petani, peternak, UMKM katering/logistik), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat sistem pangan lokal, jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri.

Untuk itu kehadiran Dadang bersama jajaran BGN memastikan agar semua pihak baik Forkopimda dan pemerintah daerah memiliki kesamaan pandang. Ia juga minta bantuan Pangdam, Kapolda, Dandim dan Kapolres mengawasi kualitas gizi MBG.

“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda dan swasta sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Dadang.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Edy Pratowo menekankan bahwa koordinasi terus dilakukan. “Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” terang Wagub.

Terkait pasokan pangan, Wagub menjelaskan Pemprov Kalteng beserta Forkopimda sedang giat menyiapkan hal tersebut.

Pemprov Kalteng telah membangun Rice Milling Plant (RMP) atau pabrik pengolahan padi menjadi beras modern di Desa Lampuyang, Kotawaringin Timur. Selain itu, Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau.

Selain itu, dibangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur serta sentra tanaman holtikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau. Semua itu merupakan inisiatif Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan.

Wagub mengutarakan salah satu tantangan yang harus diberi perhatian khusus bersama BGN adalah letak geografis di Kalteng. Hal itu membuat masih terdapat siswa-siswi di beberapa daerah yang sulit mengakses MBG karena lokasi yang sulit dicapai.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden khususbya MBG di Kalteng,” pungkas wagub. (biroadpimkalteng)