PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyiapkan kebijakan dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tengah kondisi banjir dan potensi puncak intensitas hujan yang diprediksi BMKG pada November 2024.
“Melihat kondisi situasi, terpikir juga rapat koordinasi masalah pilkada di daerah banjir. Bagaimana nasib kotak suara, kertas suara. Jadi harus ada rapat koordinasi lintas sektor, baik Bawaslu,KPU terus Polda, TNI, kejaksaan. Karena perkiraan BMKG bulan November nanti, intensitas puncak hujan paling tinggi. Maka dari itu, perlu antisipasi,” ujar gubernur, Senin (21/10).
Bagi orang nomor satu di Kalteng penting untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas persiapan pilkada di tengah prediksi BMKG terkait kondisi cuaca di bulan November mendatang.
”Kalau musim hujan saja tidak jadi masalah. Musim hujan jalan masih bisa dilewati diantar sampai ke desa masing-masing. Bahkan desa terpencil. Tapi kalau masalah banjir bagaimana orang bisa mencoblos, orang yang mengungsi, orang mau gak mencoblos di tengah banjir. Itu yang harus dipikirkan pemerintah dengan pelaksana pemilu, KPU dan Bawaslu,” terangnya. (hfz/hnd)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyiapkan kebijakan dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tengah kondisi banjir dan potensi puncak intensitas hujan yang diprediksi BMKG pada November 2024.
“Melihat kondisi situasi, terpikir juga rapat koordinasi masalah pilkada di daerah banjir. Bagaimana nasib kotak suara, kertas suara. Jadi harus ada rapat koordinasi lintas sektor, baik Bawaslu,KPU terus Polda, TNI, kejaksaan. Karena perkiraan BMKG bulan November nanti, intensitas puncak hujan paling tinggi. Maka dari itu, perlu antisipasi,” ujar gubernur, Senin (21/10).
Bagi orang nomor satu di Kalteng penting untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas persiapan pilkada di tengah prediksi BMKG terkait kondisi cuaca di bulan November mendatang.
”Kalau musim hujan saja tidak jadi masalah. Musim hujan jalan masih bisa dilewati diantar sampai ke desa masing-masing. Bahkan desa terpencil. Tapi kalau masalah banjir bagaimana orang bisa mencoblos, orang yang mengungsi, orang mau gak mencoblos di tengah banjir. Itu yang harus dipikirkan pemerintah dengan pelaksana pemilu, KPU dan Bawaslu,” terangnya. (hfz/hnd)
