PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergisitas Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Palangka Raya, pada Selasa (20/8).
Rakor ini bertujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator utama dalam upaya penanggulangan karhutla, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng diwajibkan membawa dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan proposal permohonan dukungan penanggulangan karhutla ke Provinsi Kalteng Tahun 2025.
Toyib juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 yang bebas dari kabut asap, meskipun sempat terjadi beberapa kali karhutla di berbagai wilayah, termasuk Kalampangan dan Sebangau Kuala.
“Berkat kerja keras dan sinergi semua pihak, BPBD bersama instansi terkait berhasil menangani karhutla dengan cepat dan efektif,” ujar Toyib.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, curah hujan hingga September 2024 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah. Namun, kewaspadaan terhadap karhutla tetap harus dijaga hingga musim hujan tiba pada Oktober 2024.
Toyib menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana dalam penanggulangan karhutla.
“Pengendalian karhutla harus dilaksanakan lebih awal, terutama dalam perencanaan operasi dan penentuan lokasi pos lapangan yang diaktivasi oleh Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalteng,” jelasnya.
Namun, kesiapan dukungan dari BPBD Kabupaten/Kota masih bervariasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya sinergisitas yang lebih baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan anggaran dan penentuan lokasi sasaran pengendalian karhutla.
Toyib juga mengapresiasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng atas kerja sama dalam pengendalian karhutla, terutama dalam penggunaan dana DBH-DR.
“Kepercayaan ini harus kita jaga dengan kinerja yang semakin baik, agar komitmen Kalteng Bebas Kabut Asap dapat terwujud,” pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat dari BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng dan instansi terkait lainnya. (hfz)