PALANGKA RAYA – Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di
Kalteng, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan perkuat komunikasi dengan
Pemerintah Pusat. Khususnya komunikasi mengenai pembagian dana transfer seperti
dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) ataupun tugas pembantuan.
“Harapannya seperti tugas
pembantuan akan lebih banyak dilaksanakan di Kalteng,†kata Sekda Kalteng
Fahrizal Fitri saat menghadiri rapat gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kalteng bersama anggota DPRD Kalteng.
Diungkapkannya, saat ini memang
beberapa usulan-usulan telah disampaikan melalui aplikasi Kolaborasi
Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), tetapi untuk
merealisasikannya perlu koordinasi dan komunikasi yang kuat dengan Pemerintah
Pusat. Termasuk, lanjutnya, memperkuat koordinasi dengan anggota DPR RI
legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kalteng.
“Kami juga akan mendorong melalui
Anggota DPR RI dapil Kalteng, agar nantinya mereka yang berhubungan dengan
kementerian atau lembaga akan kami dorong bagaimana kegiatan pembangunan banyak
dilaksanakan di Kalteng,†ungkapnya.
Tentu, hal ini dalam rangka
percepatan pembangunan di Bumi Tambun Bungai. Tetapi, tambah Fahrizal, saat ini
juga masih menunggu dilantiknya Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Lantaran, pelantikan rencana masih akan dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang.
“Hal ini juga berkaitan dengan
anggaran daripada program pembangunan yang dananya bersumber dari APBN,
mengingat pembahasan anggaran APBN juga akan dibahas nantinya dengan Anggota
DPR RI,†pungkasnya. (abw/uni/ctk/nto)