PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Ir Leonard S Ampung MM MT, mendampingi Gubernur H Agustiar Sabran SIKom dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3).
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Mengangkat tema Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah, kegiatan ini dihadiri kepala daerah dari enam provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
KPK memberikan arahan kepada kepala daerah terkait strategi pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta optimalisasi pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi rawan penyalahgunaan wewenang.
Rapat tersebut menjadi momentum bagi kepala daerah untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. KPK menekankan bahwa pemimpin daerah memiliki peran strategis dalam membangun integritas birokrasi serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Ir Leonard S Ampung MM MT, mengapresiasi inisiatif KPK dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui berbagai langkah strategis.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah untuk mendapatkan arahan langsung dari KPK terkait strategi pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Kami di Kalimantan Tengah akan terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Leonard juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya bergantung pada pemimpin daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. (hms)