PALANGKA
RAYA-Pemerintah
pusat, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, sudah menunjuk Kalimantan Tengah
(Kalteng) sebagai provinsi lumbung pangan nasional, melalui pengembangan food
estate di wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis). Karena itu, Gubernur
Kalteng H Sugianto Sabran meminta pemerintah pusat sebisa mungkin mengutamakan
pekerja lokal dalam proyek pengembangan food
estate ini.
“Saya minta agar tenaga
kerja lokal menjadi prioritas dalam pembangunan dan pengembangan food estate
ini nantinya. Orang lokal dulu yang diprioritaskan,” ucapnya.
Diungkapkan Sugianto, dengan
mengutamkan warga lokal sebagai tenaga kerja dalam megaproyek ini tidak menekan
kemungkinan munculnya isu-isu kesukuan atau SARA. Ia pun berharap bahwa forum
koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) membantu dua bupati (Kapuas dan Pulpis)
mengatasi atau mencegah munculnya isu-isu itu.
“Saya minta supaya
jangan ada isu kesukuan, jangan ada isu SARA. Jadi, forkopimda kabupaten harus membantu
bupati untuk menekan munculnya isu-isu itu,†tegasnya.
Lebih jauh dijelaskan
Sugainto, pihaknya akan menyurati bupati di dua kabupaten terkait, untuk
memerintahkan para lurah, kepala desa (kades), atau mantir adat tidak
mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) di lahan eks-PLG ini. Hal ini dimaksudkan
agar pelaksanaan proyek nanti tidak terhambat oleh masalah-masalah seperti
sengketa lahan dan lainnya.
“Saya juga meminta
kepada kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng
untuk berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Kapuas dan Pulpis agar menyediakan
kantor khusus sekaligus membentuk tim,†jelasnya.