PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Terus mendorong upaya hilirisasi di sektor pertanian. Sebagai salah satu industri andalan daerah.
Pemerintah mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengambil peran strategis dengan bermitra bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola industri pengolahan pangan.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo. Saat membuka Rakerda Diklatda Hipmi Kalteng, di Aula Jaya Tingang kantor gubernur, Minggu, (18/1/26).
Edy menyampaikan salah satu fokus utama hilirisasi yang disorot adalah pengolahan gabah menjadi beras kemasan siap pasar. Langkah ini dinilai krusial, agar Kalteng tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memiliki produk akhir dengan jenama (brand) sendiri.
“Kita harapkan HIPMI bisa mengambil kesempatan itu untuk bermitra dan bekerja sama. Karena hilirisasi pengolahan, misalnya dari padi menjadi beras, itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah meski infrastrukturnya kita bangun. Harus ada BUMD yang bergerak,” Ujarnya kepada wartawan usai acara selesai.
Ia menjelaskan. Bahwa skema kerja sama antara BUMD dan pengusaha muda ini membuka peluang besar bagi kemandirian pangan daerah. Dengan adanya pabrik pengolahan lokal, Kalteng dapat memproduksi beras dengan brand lokal yang menarik dan berkualitas.
Potensi pasar untuk produk beras lokal ini dinilai sangat menjanjikan, terutama untuk menyuplai kebutuhan ribuan karyawan di berbagai perusahaan besar yang beroperasi di Kalteng
“Selama ini kan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah mengambil berasnya dari luar. Di sini bisa saja kita tanam padi lokal atau varietas unggul seperti Raja Lele untuk konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, rantai pasok lokal ini akan memberikan keuntungan ganda. Dari sisi ekonomi, biaya logistik menjadi lebih murah dan ekonomis bagi perusahaan pembeli. Di sisi lain, hal ini memberikan dampak positif bagi para pengusaha daerah dan petani lokal.
Menanggapi pertanyaan mengenai sistem berladang dengan kearifan lokal masyarakat Kalteng, Pemprov memastikan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala, melainkan potensi yang bisa disinergikan. Poin utamanya terletak pada hilirisasi pasca-panen.
Fasilitas pabrik yang telah dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi diharapkan segera beroperasi maksimal melalui pengelolaan profesional.
“Pabrik yang sudah kita bangun ini bisa dikerjasamakan dan dikelola. Nanti digerakkan oleh semacam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bermitra dengan Perusahaan Daerah atau pengusaha yang tergabung di HIPMI,” pungkasnya. (*/her)
