PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2024 pada Jumat (16/8). Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kalteng tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno.
Dalam rapat tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024 oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dan Wiyatno.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Sudarsono, yang menyampaikan laporan Ketua Banggar DPRD Kalteng, Wiyatno, mengungkapkan bahwa jumlah belanja daerah pada rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2024 mencapai Rp 10,21 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai 159 program, 329 kegiatan, dan 2.813 subkegiatan.
Sudarsono juga memaparkan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2024 yang semula sebesar Rp 7,634 triliun lebih, mengalami kenaikan menjadi Rp 9,221 triliun lebih, dengan selisih sekitar Rp 1,5 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat dari Rp 2,684 triliun menjadi Rp 2,699 triliun lebih, sementara pendapatan transfer naik dari Rp 4,948 triliun menjadi Rp 6,514 triliun lebih.
Sedangkan pada belanja daerah, APBD 2024 yang awalnya sebesar Rp 8,799 triliun, mengalami peningkatan menjadi Rp 10,214 triliun pada perubahan APBD 2024. Rinciannya, belanja operasi meningkat dari Rp 4,859 triliun menjadi Rp 5,605 triliun lebih, belanja modal naik dari Rp 2,657 triliun menjadi Rp 3,239 triliun lebih, belanja tidak terduga menurun dari Rp 150 miliar menjadi Rp 76 miliar, dan belanja transfer naik dari Rp 1,133 triliun menjadi Rp 1,293 triliun.
Di sisi penerimaan pembiayaan, APBD 2024 yang semula dipatok Rp 1,465 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 1,292 triliun pada perubahan APBD. Namun, pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp 300 miliar. Hal ini membuat pembiayaan neto pada APBD 2024 menurun dari Rp 1,165 triliun menjadi Rp 993 miliar lebih.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan DPRD Kalteng terkait KUPA-PPAS dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil pembahasan bersama yang mencerminkan kemitraan harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (hfz)