PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran, baik fisik maupun keuangan.
“Serapan anggaran pemerintah provinsi harus segera ditingkatkan. OPD perlu melakukan langkah-langkah percepatan realisasi, baik fisik maupun keuangan,” tegas Edy, Jumat (15/8).
Ia menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemprov Kalteng harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1.
“Disisi lain, memang kita harus melihat bahwa satu rupiah harus memberikan kontribusi yang bagus untuk pembangunan. Semangatnya adalah efisiensi dari pemerintah sesuai Inpres Nomor 1,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edy menuturkan bahwa ruang fiskal yang tersedia akibat kebijakan efisiensi harus benar-benar dimanfaatkan untuk skala prioritas pembangunan, sesuai visi dan misi pemerintah provinsi.
“Ruang fiskal yang terdampak akibat efisiensi itu harus betul-betul digunakan untuk skala prioritas pembangunan sesuai visi misi,” pungkasnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi anggaran, baik fisik maupun keuangan.
“Serapan anggaran pemerintah provinsi harus segera ditingkatkan. OPD perlu melakukan langkah-langkah percepatan realisasi, baik fisik maupun keuangan,” tegas Edy, Jumat (15/8).
Ia menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemprov Kalteng harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1.
“Disisi lain, memang kita harus melihat bahwa satu rupiah harus memberikan kontribusi yang bagus untuk pembangunan. Semangatnya adalah efisiensi dari pemerintah sesuai Inpres Nomor 1,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edy menuturkan bahwa ruang fiskal yang tersedia akibat kebijakan efisiensi harus benar-benar dimanfaatkan untuk skala prioritas pembangunan, sesuai visi dan misi pemerintah provinsi.
“Ruang fiskal yang terdampak akibat efisiensi itu harus betul-betul digunakan untuk skala prioritas pembangunan sesuai visi misi,” pungkasnya. (hfz)
