PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor usaha perkebunan terus digenjot. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni dengan menggelar rapat optimalisasi PAD di Aula Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, Senin (16/6).
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran. Melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalteng, Herson B Aden. Menegaskan pentingnya penguatan data sebagai landasan kerja tim optimalisasi PAD.
“Sehingga dari data yang akan disampaikan ke Bapenda, dan nantinya diolah oleh tim optimalisasi, sudah merupakan data yang akurat,” tegas Herson.
Ia juga meminta agar Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) turut berkontribusi dalam penyediaan data secara transparan dan akurat kepada pemerintah provinsi.
“Informasi yang akurat dari perusahaan menjadi bahan penting bagi kami untuk menindaklanjuti dan mengestimasi secara nyata potensi pendapatan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disbun Kalteng, Rizky R Badjuri, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal untuk merapikan dan menyatukan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi dan pihak.
“Data ini dipegang BPS, Disbun, perusahaan, Bapenda, dan UPT Dispenda. Maka kita kolaborasikan semua data tersebut. Untuk tahap awal, kita beri waktu 30 hari kepada anggota GAPKI untuk klarifikasi data,” jelas Rizky.
Setelah tahap tersebut, data akan diklarifikasi kepada perusahaan yang belum tergabung dalam GAPKI. Ia berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat segera menjadi anggota GAPKI guna mempermudah sinergi data dan koordinasi.
Rizky menambahkan, data yang dimaksud mencakup berbagai komponen seperti plasma, CSR, alat berat, kendaraan berpelat KH, air permukaan, tenaga kerja, hingga NPWP.
Berdasarkan data dari Disbun Kalteng, PBS se Kalteng per 2024 sebanyak 301 PBS dengan luas 3.275.758,46 Ha. Dari 301 PBS, 210 PBS operasional dengan luas 1.362.250,59 Ha dan 99 PBS belum operasional dengan luas 1.913.508,87 Ha. Tercatat sebanyak 73 PBS yang belum melakukan plasma di wilayah Kalteng.
“Semua data itu akan kami sinkronkan dengan kabupaten, lalu dirapikan dan diserahkan ke BPS sebagai satu kesatuan data yang valid,” terangnya.
Sekretaris GAPKI Kalteng, Rawing Rambang, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
“Kami di GAPKI selalu taat pada aturan pemerintah dan tunduk pada pimpinan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Rawing.(hfz