PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penguatan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam penanganan masalah sosial menjadi sorotan dalam Dialog Bersama Menteri Sosial RI yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (15/4/2025).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, hadir dan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi lintas sektor, termasuk manajemen ASN yang adaptif terhadap dinamika sosial.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, turut dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Agustiar Sabran menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta penguatan perlindungan sosial.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial yang turun langsung berdialog dengan para pemangku kepentingan di daerah.
“Kehadiran Bapak Menteri di Bumi Tambun Bungai ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami berharap agar bantuan dan program sosial dari pusat dapat tepat sasaran, dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” ucap Gubernur.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial.
Ia menyatakan Kementerian Sosial siap memperluas jangkauan bantuan sosial, mempercepat pemberdayaan masyarakat, serta respons terhadap bencana sosial.
“Kami ingin hadir secara nyata, tidak hanya melalui data, tapi juga aksi. Program bantuan sosial harus berdampak langsung dan mengangkat martabat masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Menanggapi hal itu, Kepala BKD Kalteng Lisda Arriyana menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan ASN yang profesional dan peka terhadap persoalan sosial.
“BKD siap mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam hal manajemen ASN yang kompeten dan responsif terhadap dinamika sosial. ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang humanis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandas Lisda.
Dialog berlangsung secara interaktif, membahas berbagai isu strategis di Kalteng, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan masyarakat adat, hingga penyaluran bantuan sosial yang transparan dan merata.
Diharapkan, kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sosial demi mewujudkan masyarakat Kalteng yang sejahtera dan berkeadilan. (mmckalteng)