PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Aryawan, turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Wilayah Provinsi Kalteng. Raker berlangsung di Aula Eka Hapakat (AEH), LT. III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/4/2025).
Kunjungan Komisi V DPR RI diterima langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Dalam sambutannya, Gubernur Sabran menyatakan bahwa Raker ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan isu-isu terkait infrastruktur dan perhubungan yang menjadi kewenangan Komisi V DPR RI di wilayah Kalteng.
“Dalam forum ini, kami menyampaikan beberapa usulan prioritas yang membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR RI, diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Kalteng,” ujarnya.
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penuntasan jalan lintas tengah pada ruas Tumbang Sanamang-Batas Kalbar sepanjang 90,5 km, percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, serta bantuan perumahan bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat miskin. Gubernur berharap reses ini memperkuat kerjasama antara Pemerintah Daerah dan DPR RI, khususnya Komisi V.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menambahkan bahwa dukungan Komisi V DPR RI sangat penting untuk mewujudkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalteng.
“Sektor infrastruktur dan perhubungan menjadi prioritas dalam mensukseskan agenda nasional seperti yang diamanatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan harapannya agar seluruh mitra kerja Komisi V dapat segera menindaklanjuti usulan-usulan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap permasalahan infrastruktur yang disampaikan, meskipun dalam keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan, menyambut baik pelaksanaan Raker ini sebagai ruang strategis untuk membahas berbagai masalah terkait infrastruktur, terutama aksesibilitas perdesaan.
“Usulan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan berdampak signifikan pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ungkapnya.
Menurut Aryawan, perbaikan akses jalan akan mempermudah perjalanan ke desa-desa, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, serta pejabat terkait lainnya dari Pemerintah Provinsi Kalteng, bupati/wali kota se-Kalteng, dan mitra pendamping Kementerian/Lembaga yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. (mmckalteng)