PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi.
Namun, menurutnya, yang terjadi justru pergeseran anggaran dari daerah ke pusat.
Itu disampaikan saat sambutan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Selasa (14/10/2025).
“Efisiensi hanya berlaku bagi daerah, sementara di sisi lain pemerintah daerah dituntut tetap memenuhi target dan indikator pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
Perbedaan basis pajak antar daerah menyebabkan ketimpangan, sehingga TKD menjadi tumpuan untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan ekonomi.
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan bahwa Kalteng diberi mandat sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional, yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Tantangannya adalah bagaimana mendorong produksi pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan, sementara revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng hingga kini belum disetujui.
“Kita dihadapkan pada dilema antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, dengan kewajiban menjaga lingkungan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Leonard juga menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dijadikan batu loncatan menuju industrialisasi, bukan sebagai tumpuan utama ekonomi jangka panjang.
Leonard menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur agar mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja secara lebih luas.
Ia menutup arahannya dengan ajakan untuk mengoptimalkan potensi fiskal dan anggaran daerah yang mencapai sekitar 33,9 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa.
“Modal ini harus dikelola secara disiplin, sinergis, kolaboratif, dan inovatif agar benar-benar menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(mmckalteng)