PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa hingga kini, empat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengajukan permohonan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Keempat daerah tersebut adalah Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau.
“Empat kabupaten/kota sudah mengajukan usulan, sementara daerah lainnya masih dalam proses,” ujar Saifullah Yusuf saat kegiatan sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat, serta dialog bersama pilar-pilar sosial di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur, Selasa (15/4).
Meski usulan tersebut sudah diterima, Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat masih akan melalui tahap verifikasi oleh tim teknis yang akan bekerja sama dengan masing-masing pemerintah daerah.
Program Sekolah Rakyat secara nasional direncanakan dimulai di 53 lokasi tahun ini dan kini sedang memasuki tahap akhir verifikasi.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini mencakup dua model pembangunan. Pertama, revitalisasi aset yang memanfaatkan bangunan dan lahan yang ada dengan renovasi terbatas dan penambahan fasilitas. Kedua, pembangunan baru yang mencakup penyediaan lahan serta fasilitas sekolah dan asrama sesuai standar nasional.
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa angka melek huruf di Kalteng mencapai 98,83 persen untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Namun, rendahnya partisipasi pendidikan menengah atas menjadi tantangan besar.
Dia merinci, Angka Partisipasi Kasar (APK) 2024 menunjukkan angka 106,34 untuk Sekolah Dasar, 88,28 untuk SMP/MTs, dan 86,17 untuk SMA/SMK/MA.
“Meski kapasitas pendidikan di Kalteng cukup baik, partisipasi di tingkat SMA/SMK/MA masih rendah, dengan angka 58,05, lebih rendah dari angka nasional 64,32,” kata Agustiar.
Penurunan ini, lanjut Agustiar, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses, kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah terpencil.
Gubernur Agustiar mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan menegaskan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan tegak lurus dengan Asta Cita Presiden,” tegasnya. (hfz)