PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ( Dinkes Kalteng) memberikan jaminan tegas terkait postur anggaran kesehatan tahun ini. Pihaknya memastikan tidak ada pemangkasan anggaran untuk pos-pos yang memiliki dampak langsung dan luas terhadap pelayanan publik.
Komitmen ini disampaikan sebagai respons atas strategi penganggaran daerah dalam mendukung visi “Kalteng Berkah Sejahtera” yang diusung Gubernur Kalteng. Meskipun dilakukan penyesuaian prioritas, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi lini yang paling dijaga.
“Secara prinsip, tidak ada anggaran yang berdampak luas ke masyarakat yang kita kurangi. Itu tidak ada,” ucap Rainer Danny P.M, Rabu (14/1/26).
Sebagai bukti keberpihakan anggaran kepada publik, Dinkes Kalteng mengungkapkan bahwa hampir 50 persen dari total anggaran dinas dialokasikan khusus untuk jaminan kesehatan masyarakat melalui integrasi layanan BPJS Kesehatan.
Langkah ini menurutnya diambil untuk memastikan masyarakat Kalteng, khususnya yang kurang mampu, tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis melalui program Kalteng Berkah (Kartu Huma Betang).
“Kalau kita kan dalam pengintegrasian layanan kesehatan berbasis BPJS. Jadi kita masih menganggarkan itu. Hampir separuh anggaran kita untuk Dinas Kesehatan itu untuk jaminan kesehatan,” paparnya.
Selain menjaga anggaran jaminan kesehatan, Dinkes Kalteng juga memastikan dukungan finansial dan program untuk isu-isu prioritas tetap mengalir. Ini mencakup penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pemenuhan tenaga kesehatan, hingga persiapan Rumah Sakit rujukan untuk penyakit katastropik (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nephro/Ginjal).
Bahkan untuk program yang secara teknis menjadi ranah Kabupaten/Kota, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Pemerintah Provinsi tetap mengalokasikan dukungan. Hal ini dilakukan sebagai fungsi stimulan agar target kesehatan di tingkat daerah dapat tercapai seiring dengan kunjungan kerja Gubernur ke berbagai wilayah.
“Walaupun ranahnya ada di kabupaten/kota, provinsi pun hadir untuk menjadi stimulant, agar kabupaten/kota mencapai targetnya,” pungkasnya. (*her)
