PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengungkapkan masih ada 414 desa di Kalteng yang belum berlistrik. Itu disampaikan dia dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Kalteng dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (13/11).
“414 desa yang belum teraliri listrik, yang berlistrik 1124 desa,” ujarnya.
Namun demikian ia mengungkapkan akan ada rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya. “Tapi ada juga PLN menginginkan 260 desa, tapi programnya sampai 2026 bahwa listrik Kalteng sudah dialiri listrik di semua desa,” jelasnya.
Sugianto pun menyampaikan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) kepada staff dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau DBH DR bisa digunakan, dialokasikan dan fleksibel, kan biasanya selalu pusat itu menentukan sekian persen untuk ini, ini, dan ini. Sehingga pemerintah daerah, gubernur, tidak bisa menggunakan fleksibel anggaran, karena langsung dibuat di aturan,” jelasnya.
“Kalau ini diiyakan, 2025 nanti paling lambat seluruh desa di Kalteng sudah berlistrik. Tapi ini butuh dana. Ini fleksibel, karena ada dananya satu triliun lebih. Mungkin sampai satu triliun dua ratus milliar,”ujarnya.
Gubernur pun menyebut, pemerintah pusat kadang-kadang ada anggaran, akan tetapi kaku dan tidak fleksibel. “Pusat seolah-olah tahu penyakit suatu provinsi. Seolah-olah pusat tahu semuanya. Padahal, pusat itu saya sampaikan mereka pernah tahu masyarakat kita itu ada 414 desa yang belum berlistrik, anggaran ada,” terangnya.
“Ada desa-desa yang belum di aspal, ada desa yang terisolasi, ada desa posyandunya yang kesehatannya gak keurus. Ada desa yang sekolahnya tidak ada, mereka tahu nggak? Nah anggarannya itu diikat, sehingga gubernur itu seperti disuruh berinovasi, tapi gak bisa bergerak. Karena langsung dari pusat menentukan. Mudah-mudahan nanti dari kementerian PMK, LHK dan kemendagri bisa menyetujui yang kita ajukan,” pungkasnya. (hfz/hnd)
