PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Rapat Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kegiatan berlangsung di Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat (13/6/2025), sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan dan stabilitas bagi investasi serta dunia usaha.
Rapat ini menjadi forum strategis yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi aksi premanisme dan organisasi masyarakat bermasalah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di wilayah Kalteng.
“Terutama untuk menangani aksi premanisme dan ormas bermasalah yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia umumnya dan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya,” ujar Gubernur Agustiar Sabran.
Menurutnya, pembentukan Satgas Terpadu ini ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial, serta melindungi iklim investasi dan kegiatan ekonomi dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap premanisme dan ormas yang mengganggu,” tegasnya.
Agustiar juga menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan ormas merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak saja.
“Hal ini sejalan dengan Falsafah Huma Betang, dimana masyarakat hidup rukun, berdampingan satu sama lain, toleran, bahu membahu membangun Kalimantan Tengah,” lanjutnya.
Ia menilai, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah agar berjalan secara berkelanjutan.
“Rapat ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah, dalam merumuskan program, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan kota/kabupaten, terkait pembinaan dan pengawasan Ormas, dengan strategi yang lebih tajam dan terukur,” katanya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa penanganan premanisme dan ormas tidak hanya dilakukan secara represif, melainkan juga melalui pendekatan preventif.
Edukasi dan pembinaan, menurut Agustiar, menjadi elemen penting agar mampu menyentuh akar persoalan seperti faktor ekonomi, sosial, hingga minimnya pemahaman hukum.
“Dalam kesempatan baik ini, mari kita perkuat komitmen dan sinergi kita, untuk bersama-sama menunjukkan bahwa negara hadir, dan tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mengganggu ketenteraman,” pungkasnya.
Pembukaan rapat ditandai dengan pemukulan Katambung. Turut hadir Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bachtiar beserta rombongan, Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Kesbangpol, serta para kepala OPD. (hfz)