PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng). Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng H. Edy Pratowo. Membuka secara resmi kegiatan Review Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kalteng Tahun 2023, bertempat di Palangkaraya, Kamis (12/10),
Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo menyampaikan, penurunan stunting merupakan prioritas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Gubernur Kalteng. Yaitu mewujudkan kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng makin BERKAH yakni Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis melalui percepatan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.
Edy menjelaskan, dilihat dari gambaran Pencapaian prevalensi stunting di Kalteng tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 26,9% mengalami penurunan 0,5% dari tahun 2021 sebesar 27,4%, dan menempati peringkat ke 11 Provinsi tertinggi di Indonesia.
“Tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa, perlu kerja yang lebih keras lagi dalam penurunan stunting menuju target 15,38% di tahun 2024,” ungkapnya.
Bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam percepatan penurunan stunting. Terwujud melalui terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2023. Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024. Peraturan Gubernur tersebut memuat indikator dan target Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalteng dalam percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, dilihat dari dukungan kelembagaan melalui struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang telah terbentuk sebanyak 100%, mulai dari TPPS tingkat Provinsi, TPPS Tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan TPPS tingkat Desa/Kelurahan, yang memiliki fungsi mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
“Saat ini Asersi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah yang mendukung sektor penanganan stunting tahun 2023 sebesar 35,515 Miliiar Rupiah lebih. Harapannya asersi tersebut dapat terimplementasi dengan baik sesuai sasaran dan target PPS,” jelasnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, pada tahun 2024 dapat ditingkatkan alokasi penganggaran secara spesifik pada indikator rencana kerja PPS Kalteng. Berdasarkan hasil Evaluasi BPKP 2023, terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting Provinsi Kalteng, terdapat beberapa rekomendasi.
Adapun rekomendasi BPKP. Diantaranya memastikan keseluruhan dokumentasi penganggaran yang dikelola oleh anggota TPPS, untuk kegiatan stunting tersedia dengan memadai, memastikan pelaksanaan program penurunan stunting berdasarkan pada data Keluarga Berisiko Stunting yang ter-update, meRencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), memastikan efektivitas koordinasi dan konvergensi, serta memastikan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian indikator output.
“Terkait hal tersebut, bagi Instansi/perangkat daerah untuk dapat merespon cepat permintaan informasi data dan anggaran dalam PPS. Terkait dukungan anggaran dapat disampaikan, walaupun tidak spesifik berbunyi stunting. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyusunan rencana tindak lanjut bagi TPPS Provinsi dan Kabupaten atau Kota dalam percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wagub memberikan apresiasi kepada 14 kabupaten/kota yang sudah memberikan dukungan pengawalan terhadap pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Terkait hal tersebut, agar tetap dilakukan pengawalan yang intensif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Ia berharap dengan terimplementasinya berbagai indikator PPS dan ketersediaan dukungan anggaran serta dukungan dan pengawalan terhadap kegiatan SKI, dapat berkontribusi terhadap turunnya prevalensi Stunting Kalimantan Tengah.
Ketua TPPS Kalteng ini juga menekankan bahwa upaya percepatan penurunan stunting, juga tidak dapat terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana).
Sejumlah faktor spesifik percepatan penurunan stunting berkaitan erat dengan pencapaian program Bangga Kencana, antara lain penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dalam rangka pembatasan maupun pengaturan jarak kelahiran, promosi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki balita, pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas serta pembangunan berwawasan kependudukan.
“Saya berharap, seluruh Perangkat Daerah pelaksana program Bangga Kencana, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, agar dapat merapatkan barisan bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mengawal pelaksanaan Bangga Kencana sampai ke tingkat lini lapangan, dan secara berkala melaksanakan evaluasi demi pencapaian program yang lebih baik. Saya juga berharap, semua Kepala Daerah Kabupaten/Kota dapat mendukung semua program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, dengan ketersediaan anggaran yang sudah dikucurkan baik melalui APBD Murni, APBN dan anggaran BKKBN melalui BOKB Fisik dan Non fisik serta mengawal realisasi anggaran tersebut,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng Jeanny Yola Winokan, Ketua TPPS Kabupaten atau Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang tergabung dalam TPPS Provinsi Kalteng serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB serta Kepala Bappedalitbang Kabupaten atau Kota se-Kalteng. (hfz/ind)