PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Aryawan, mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai mendesak mengingat ketersediaan Posbankum di Kalteng masih sangat rendah.
Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dari 1.574 desa dan kelurahan di Kalteng, baru 31 atau 1,9 persen yang memiliki layanan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam Webinar Percepatan Pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan se-Kalteng yang dipimpin Wakil Gubernur H. Edy Pratowo secara virtual, Senin (11/8).
“Program ini sejalan dengan prioritas nasional, khususnya Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat penjagaan dan pemberantasan korupsi,” kata Edy.
Ia menegaskan Posbankum berperan sebagai pusat informasi, konsultasi, dan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi (restorative justice).
“Pos Bantuan Hukum dirancang sebagai fasilitas yang menyediakan layanan informasi hukum, konsultasi, dan mediasi, memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dan non-litigasi,” ucapnya.
Edy menilai capaian 1,9 persen ini menjadi pemicu untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral demi pemerataan layanan hukum. “Pemberian pelatihan dan penghargaan kepada para mediator lokal diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan solusi hukum yang efektif dan merata,” tandasnya.
Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan, memastikan pihaknya siap mengawal percepatan program tersebut.
“Dinas PMD Provinsi Kalteng siap memberikan dukungan pembentukan Posbankum melalui sosialisasi agar masing-masing desa di Kalteng dapat segera membentuk Posbankum,” ungkapnya. (tim)