PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk.
Kepada awak media, Wamendagri menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, seluruh daerah harus mengacu pada Asta Cita Presiden agar arah pembangunan nasional berjalan seragam.
“Musrenbang kita arahkan dari Kemendagri agar RKPD daerah selaras dengan Asta Cita Presiden. Presiden hanya satu, maka visi nasional harus menjadi rujukan bersama, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ribka.
Ia juga menekankan bahwa penyelarasan dari daerah sangat dibutuhkan agar sinergi pembangunan bisa tercapai sepenuhnya.
“Saya sudah sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wali kota bahwa kita harapkan sinkronisasi datang dari daerah. Tujuan kita sama: pusat ingin daerah berkembang,” tambahnya.
Sementara Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran menyebut musrenbang sebagai forum strategis untuk memastikan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng berjalan selaras dan sinergis.
“Musrenbang ini forum yang sangat strategis agar pelaksanaan pembangunan di Bumi Tambun Bungai dapat berjalan terarah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Kalteng tahun 2026 akan mengacu pada RPJMD 2025–2029 yang disusun sesuai visi-misi kepala daerah terpilih 2025–2030.
“Visi kami yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya Dayak dan umumnya Kalimantan Tengah, dengan semangat kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, melaporkan bahwa Musrenbang ini bertujuan untuk memperkuat rancangan akhir RKPD 2026, sekaligus menyepakati berbagai prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Output dari musrenbang ini, berupa berita acara hasil kesepakatan RKPD Provinsi Tahun 2025, yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, sasaran, hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan,” jelas Leonard.
Musrenbang ini menurutnya juga menjadi ajang penyelarasan program pemerintah provinsi dengan aspirasi dan usulan yang disampaikan dari tingkat kabupaten/kota, sebagai bagian dari langkah strategis menuju pembangunan yang berkelanjutan.(hfz)