Pemprov Gelar Rapat Khusus Persiapan Pemindahan Ibukota

PALANGKA RAYA – Pascakedatangan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berbagai langkah guna mempersiapkan diri, jika Bumi Tambun
Bungai nantinya dipilih sebagai lokasi ibukota baru Pemerinahan RI.

Berbagai langkah dan persiapan
itu dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi
Kalteng, Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis (9/5/2019).

“Salah satu fokus utama yang
dibahas adalah bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur,” kata Fahrizal kepada
wartawan usai rapat.

Infrastruktur dimaksud, jelas
Fahrizal, terutama adalah ketersediaan fasilitas jalan, bandara dan pelabuhan.

“Kalau untuk pelabuhan, saat ini
kita sudah memiliki 3 pelabuhan besar, yaitu di Kumai, Sampit dan Bahaur,”
sebut dia.

Sementara Kepala Dinas (Kadis)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Shalahuddin menjelaskan,
pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis dan upaya dalam
mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.

Saat ini, jelas dia, Kalteng
telah memiliki ruas jalan nasional sepanjang 2.002 kilometer, jalan provinsi
1.200 kilometer dan 14.500 kilometer jalan kabupaten.

“Untuk kelas jalan nasional dan
provinsi yang ada saat ini memang masih kelas II. Tetapi jika kita terpilih
menjadi lokasi ibukota, maka otomatis akan ada peningkatan menjadi kelas I
semua. Misalnya dari yang awalnya batas tonase hanya 8 ton, nanti akan bisa
menjadi 19 ton,” ujarnya.

Menyinggung soal salah satu kekurangan
Kalteng dibanding Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah memiliki jalan tol,
Shalahuddin mengaku hal itu tidak perlu menjadi kekhawatiran yang akan
melemahkan nilai Kalteng.

“Kalau untuk itu (jalan tol),
perlu diketahui bahwa seandainya pun yang dipilih Kaltim, tentunya juga tidak
mungkin menggunakan jalan tol yang sudah ada. Karena yang lama itu kan sudah
ada pemanfaatannya. Jadi ya pasti membangun baru jua. Sama seperti di daerah
kita,” beber Shalahuddin.

Sedangkan terkait dengan banjir
yang kerap dikeluhkan masyarakat, menurut Shalahuddin hal itu akan bisa
diselesaikan lebih cepat jika Kalteng terpilih menjadi lokasi ibukota.

“Untuk banjir, sebenarnya
tempat kita ini kalaupun terendam hanya sementara, karena masalah drainase
saja, nanti akan kita selesaikan,” ucapnya.

Dia juga menyatakan optimistis jika
Kalteng menjadi ibukota Pemerintahan RI, maka berbagai kendala yang dialami
pemerintah daerah guna membangun infrastruktur akan bisa jauh lebih cepat
diatasi. (atm/OL/nto)

PALANGKA RAYA – Pascakedatangan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berbagai langkah guna mempersiapkan diri, jika Bumi Tambun
Bungai nantinya dipilih sebagai lokasi ibukota baru Pemerinahan RI.

Berbagai langkah dan persiapan
itu dibahas dalam rapat khusus yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi
Kalteng, Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Kamis (9/5/2019).

“Salah satu fokus utama yang
dibahas adalah bagaimana kita mempersiapkan infrastruktur,” kata Fahrizal kepada
wartawan usai rapat.

Infrastruktur dimaksud, jelas
Fahrizal, terutama adalah ketersediaan fasilitas jalan, bandara dan pelabuhan.

“Kalau untuk pelabuhan, saat ini
kita sudah memiliki 3 pelabuhan besar, yaitu di Kumai, Sampit dan Bahaur,”
sebut dia.

Sementara Kepala Dinas (Kadis)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Shalahuddin menjelaskan,
pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis dan upaya dalam
mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan.

Saat ini, jelas dia, Kalteng
telah memiliki ruas jalan nasional sepanjang 2.002 kilometer, jalan provinsi
1.200 kilometer dan 14.500 kilometer jalan kabupaten.

“Untuk kelas jalan nasional dan
provinsi yang ada saat ini memang masih kelas II. Tetapi jika kita terpilih
menjadi lokasi ibukota, maka otomatis akan ada peningkatan menjadi kelas I
semua. Misalnya dari yang awalnya batas tonase hanya 8 ton, nanti akan bisa
menjadi 19 ton,” ujarnya.

Menyinggung soal salah satu kekurangan
Kalteng dibanding Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah memiliki jalan tol,
Shalahuddin mengaku hal itu tidak perlu menjadi kekhawatiran yang akan
melemahkan nilai Kalteng.

“Kalau untuk itu (jalan tol),
perlu diketahui bahwa seandainya pun yang dipilih Kaltim, tentunya juga tidak
mungkin menggunakan jalan tol yang sudah ada. Karena yang lama itu kan sudah
ada pemanfaatannya. Jadi ya pasti membangun baru jua. Sama seperti di daerah
kita,” beber Shalahuddin.

Sedangkan terkait dengan banjir
yang kerap dikeluhkan masyarakat, menurut Shalahuddin hal itu akan bisa
diselesaikan lebih cepat jika Kalteng terpilih menjadi lokasi ibukota.

“Untuk banjir, sebenarnya
tempat kita ini kalaupun terendam hanya sementara, karena masalah drainase
saja, nanti akan kita selesaikan,” ucapnya.

Dia juga menyatakan optimistis jika
Kalteng menjadi ibukota Pemerintahan RI, maka berbagai kendala yang dialami
pemerintah daerah guna membangun infrastruktur akan bisa jauh lebih cepat
diatasi. (atm/OL/nto)