PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengklaim program pengurangan blank spot untuk kantor desa telah tuntas pada 2024.
Namun, upaya pemerataan akses internet belum berhenti, karena masih terdapat kebutuhan penguatan jaringan di fasilitas umum, khususnya di wilayah pedalaman.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana mengatakan, pendekatan awal difokuskan pada konektivitas kantor desa sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan.
“Ketika bicara blank spot, kita pendekatannya ke fasilitas pemerintah desa terlebih dahulu, berarti kantor desa. Dari data yang ada, kantor desa itu sudah online semua,” ujarnya, baru-baru ini.
Meski demikian, ia mengakui kondisi desa secara menyeluruh belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet, terutama pada fasilitas umum yang digunakan masyarakat. Karena itu, pada 2026 pemerintah daerah mulai mengarahkan program lanjutan untuk memperkuat akses internet di berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, puskesmas pembantu (pustu), hingga titik layanan masyarakat lainnya.
“Ketika melihat secara utuh desa, otomatis fasilitas umum pendukung lainnya juga harus diperhatikan,” katanya.
Program tersebut akan difokuskan pada daerahdaerah yang masih sulit dijangkau jaringan, terutama wilayah pedalaman di sejumlah kabupaten di Kalteng.
Rangga menyebut, berdasarkan data yang dihimpun dari kabupaten/kota, terdapat sekitar 2.080 titik yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan jaringan internet.
Namun, usulan tersebut masih akan melalui tahapan verifi kasi dan validasi di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
“Karena desa itu luas, jadi titiknya banyak. Tapi tetap kita verifikasi agar sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Sebelumnya, pada tahap awal, pemerintah telah mendistribusikan fasilitas internet berbasis satelit di ratusan titik layanan publik, dengan prioritas pada kantor desa guna mendukung administrasi dan pelaporan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan tidak ada lagi kendala bagi pemerintah desa dalam mengakses sistem informasi, termasuk dalam pengiriman laporan keuangan yang sebelumnya harus dilakukan secara manual ke tingkat kecamatan. (*rif/ans/kpg)
