PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). terus mempercepat digitalisasi layanan publik guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya aplikasi E-Pahari, mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank Kalteng, dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng. Senin (9/3/26).
Kehadiran E-Pahari dan inovasi pembayaran digital ini, diharapkan menjadi solusi konkret dalam mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama tanpa harus repot mengantre di kantor Samsat.
Dalam peresmian tersebut. Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Memaparkan tingginya ketimpangan antara jumlah kendaraan dan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng.
Dari total 1,9 juta unit kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Tengah, hanya sekitar 600 ribu kendaraan yang tercatat membayar pajak pada tahun 2025.
“Kendala yang selama ini dihadapi, banyak kendaraan baru tetapi beroperasi di wilayah perkebunan dan pertambangan. Akibatnya kondisinya tidak lengkap, seperti spion hilang atau bodi pecah. Begitu mau membayar pajak ke Samsat, mereka enggan karena harus melengkapi fisik kendaraan,” ungkapnya
Melalui E-Pahari, proses pembayaran pajak kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel (HP), Samsat Keliling, Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan Drive Thru hingga melalui layanan di kafe-kafe yang telah bekerja sama.
Bersamaan dengan E-Pahari, peluncuran mesin EDC Bank Kalteng juga ditujukan untuk memperluas akses transaksi nontunai.
Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan pembayaran, baik menggunakan kartu ATM, debit, maupun kartu kredit yang perlahan menggeser pembayaran tunai di teller.
Langkah ini sejalan dengan instruksi Gubernur Kalteng untuk terus mendorong digitalisasi pelayanan daerah.
Pemerintah Provinsi juga memberikan apresiasi atas sinergi antara Bapenda, PT Jasa Raharja, Bank Kalteng, serta Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng. BI dinilai memiliki peran strategis dalam mendampingi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Kalteng telah berhasil mencapai tahap digital.
“Langkah penguatan ke depan harus terus kita lakukan agar kinerja TP2DD meningkat. Saya juga mengajak semua pihak untuk mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan transaksi digital dengan bijak, produktif, aman, dan terhindar dari modus kejahatan digital,” ucapnya. (her)
