34 C
Jakarta
Saturday, July 13, 2024
spot_img

Bahas Formasi CPNS dan PPPK, Jumlah ASN Pensiun tidak Seimbang dengan Penerimaan

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menggelar rapat pembahasan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dengan penerimaan ASN relatif tidak seimbang.

”Kami sudah mempunyai data dan sebagaimana undang-undang yang diatur, bahwa PPPK harus selesai di 2024. Jadi ini tugas kami menyelesaikan ini,” ujarnya kepada awak media di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/1).

”Tentunya antara kebutuhan formasi itu tentunya sangat jauh, bahwa jumlah yang pensiun dengan penerimaan ini relatif tidak seimbang, harusnya kita bicara 0 pertumbuhan, ini kita sudah minus pertumbuhan ASN maupun PPPK,” sambungnya.

Baca Juga :  Sekda Kalteng Hadiri Pengukuhan KW Hulu Sungai Selatan

Tetapi karena memang amanat ASN PPPK sumber dananya di DAU (Dana Alokasi Umum), lanjut  Nuryakin, tentunya ini akan terhandle, akan tetapi formasinya tetap dari pemerintah pusat. Sehingga kedepan tidak ada lagi mengeluarkan dana untuk tenaga kontrak atau honorer.

Nuryakin menjelaskan, formasi yang diprioritaskan beberapa tahun belakangan ini yakni tenaga kesehatan dan kependidikan.

”Pelaksana yang di SKPD itu menyesuaikan, jadi diutamakan itu dulu. Karena itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Betri Susilawati mengungkapkan, kebutuhan total ASN saat ini sebanyak 20.785.

Namun demikian, sambung Betri kuota kebutuhan ASN yang sudah terisi sebanyak 8816 untuk jabatan fungsional pelaksana. Sehingga selisih sebanyak 11.969 akan  diajukan untuk kuota penerimaan P3K maupun CPNS.

Baca Juga :  Jaga dan Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

”Memang 11.000 sekian itu bukan berarti harus tahun ini, tapi kita lakukan secara bertahap. Makanya kami bikin proyeksi 5 tahun kedepan, jadi ada setahun berapa,” ujarnya.

”Kita nanti akan melakukan desk dengan seluruh perangkat daerah , kita minta yang prioritas dulu PPPK atau CPNS mana yang dulu mau dijadikan untuk penerimaan tahun 2024. Pasca data itu ada, itu yang akan kita bawa untuk didiskusikan dulu ke Kemenpan RB,” bebernya. (hfz/pri)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menggelar rapat pembahasan formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dengan penerimaan ASN relatif tidak seimbang.

”Kami sudah mempunyai data dan sebagaimana undang-undang yang diatur, bahwa PPPK harus selesai di 2024. Jadi ini tugas kami menyelesaikan ini,” ujarnya kepada awak media di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/1).

”Tentunya antara kebutuhan formasi itu tentunya sangat jauh, bahwa jumlah yang pensiun dengan penerimaan ini relatif tidak seimbang, harusnya kita bicara 0 pertumbuhan, ini kita sudah minus pertumbuhan ASN maupun PPPK,” sambungnya.

Baca Juga :  Sekda Kalteng Hadiri Pengukuhan KW Hulu Sungai Selatan

Tetapi karena memang amanat ASN PPPK sumber dananya di DAU (Dana Alokasi Umum), lanjut  Nuryakin, tentunya ini akan terhandle, akan tetapi formasinya tetap dari pemerintah pusat. Sehingga kedepan tidak ada lagi mengeluarkan dana untuk tenaga kontrak atau honorer.

Nuryakin menjelaskan, formasi yang diprioritaskan beberapa tahun belakangan ini yakni tenaga kesehatan dan kependidikan.

”Pelaksana yang di SKPD itu menyesuaikan, jadi diutamakan itu dulu. Karena itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Betri Susilawati mengungkapkan, kebutuhan total ASN saat ini sebanyak 20.785.

Namun demikian, sambung Betri kuota kebutuhan ASN yang sudah terisi sebanyak 8816 untuk jabatan fungsional pelaksana. Sehingga selisih sebanyak 11.969 akan  diajukan untuk kuota penerimaan P3K maupun CPNS.

Baca Juga :  Jaga dan Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

”Memang 11.000 sekian itu bukan berarti harus tahun ini, tapi kita lakukan secara bertahap. Makanya kami bikin proyeksi 5 tahun kedepan, jadi ada setahun berapa,” ujarnya.

”Kita nanti akan melakukan desk dengan seluruh perangkat daerah , kita minta yang prioritas dulu PPPK atau CPNS mana yang dulu mau dijadikan untuk penerimaan tahun 2024. Pasca data itu ada, itu yang akan kita bawa untuk didiskusikan dulu ke Kemenpan RB,” bebernya. (hfz/pri)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru